• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Epidemiolog UGM : Cuti Bukan Berarti Berhenti dari Upaya Mencegah Transmisi Covid-19

Epidemiolog UGM : Cuti Bukan Berarti Berhenti dari Upaya Mencegah Transmisi Covid-19

  • 25 Februari 2021, 15:19 WIB
  • Oleh: Agung
  • 20569
Epidemiolog UGM : Cuti Bukan Berarti cuti dari Upaya Mencegah Transmisi

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama di tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri.

Pemangkasan cuti ini tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

dr. Riris Andono Ahmad, MPH., Ph.D, Epidemiolog UGM, sepakat dengan kebijakan pemerintah melakukan pemotongan cuti bersama dari tujuh hari menjadi hanya dua hari. Menurutnya, pemotongan cuti ini sebagai salah satu upaya mencegah melonjaknya kasus penularan Covid-19.

Berkaca pada libur panjang di hari besar tahun lalu (2020) maka terbaca pergerakan masyarakat berdampak pada melonjaknya kasus positif Covid-19. Dengan pemotongan cuti libur bersama maka akan membatasi pergerakkan orang.

“Berdasarkan pengalaman libur panjang itu meningkatkan kasus secara signifikan. Sejak Lebaran Juli 2020, Agustus 2020, kemudian Oktober dan Desember 2020 lonjakan-lonjakan kasus itu terjadi pasca libur, apakah itu libur cuti bersama atau libur hari besar nasional. Makanya di akhir tahun 2020, pemerintah kemudian memotong cutinya juga, jadi kebijakannya atas dasar itu," katanya di Kampus UGM, Kamis (25/2).

Menurut Riris letak permasalahan sesungguhnya bukan pada memotong atau tidak libur cuti bersama, melainkan lebih pada persepsi masyarakat terhadap cuti itu sendiri. Karena kurang paham, mereka tidak mengerti bila cuti itu bukan berarti cuti dari mencegah transmisinya.

Bahkan, sebagian berpendapat dengan cuti boleh melakukan mobilitas lebih bebas dan bisa melakukan apa saja, seperti berkumpul-kumpul dalam kerumunan. Padahal, yang harus dipahami cuti  itu berarti cuti dari bekerja, semisal yang bekerja dari rumah maka cuti itu tidak bekerja tetapi kemudian mengerjakan yang lain seperti hobi dan lain-lain di rumah.

“Kalaupun kemudian mau berwisata mestinya ya mencari tempat-tempat yang tidak besar kerumunannya atau tempat terbuka yang tidak besar kerumunannya. Tetapi sebaiknya tidak harus melakukan berkumpul, mengunjungi satu sama lain dan seterusnya," katanya.

Riris berpendapat problemnya lebih ke mobilitas karena cuti bersama itu meningkatkan mobilitas yang sangat signifikan. Jika sudah seperti itu biasanya kecenderungannya berkumpul, ketemu orang dan kemudian perhatian terhadap 3 M menjadi turun dan tidak bisa diterapkan secara konsisten.

“Sama juga ketika orang melakukan olahraga bersepeda bersama, bersepedanya tidak masalah tapi begitu berhenti di suatu tempat, berkumpul, ngobrol itu yang menjadi masalah," paparnya.

Menurutnya, libur membuat kecenderungan protokol kesehatan menjadi lebih sulit untuk dilakukan, dan bila kemungkinan memperpanjang waktu liburan maka akan memperpanjang kesulitan pula. Meski telah ada kebijakan pemangkasan masa libur, hal tersebut tidak  menjamin mampu menekan angka penularan Covid-19.

Satu-satunya yang bisa menjamin menurunkan angka penularan adalah jika semua pihak bisa memastikan bahwa masyarakat tidak bergerak melakukan mobilitas. Misalnya pemerintah menemukan cara untuk memaksa orang tidak bergerak maka angka penularan Covid-19 dijamin akan mengalami penurunan.

“Jadi, jaminannya disitu bukan pada kebijakan. Kebijakan itu tidak bisa memberikan jaminan angka penularan akan bisa ditekan," ucapnya.

Sekali lagi ia menandaskan bahwa peningkatan itu sangat tergantung dari dinamika interaksi sosial di sebuah populasi. Kasus-kasus di Jakarta dengan di Jogja dan di Kulon Progo akan jauh berbeda.

“Jadi, jumlah populasi penduduk, densitasnya, pola mobilitas, kepatuhan terhadap protokol, kemudian apakah banyak aktivitas di dalam ruangan atau tidak itu akan sangat berpengaruh," tandasnya.

Penulis : Agung Nugroho
Foto : batam.tribunnews.com

Berita Terkait

  • Epidemiolog UGM Ingatkan Potensi Munculnya Klaster Pengungsian di Tengah Pandemi Corona

    Wednesday,16 September 2020 - 16:03
  • Epidemiolog UGM: Mobilitas Penduduk Harus Dihentikan Untuk Cegah Transmisi Covid-19

    Tuesday,22 September 2020 - 10:44
  • Epidemiolog UGM Minta Kebijakan Larangan Mudik Lebaran Dibarengi Pembatasan Mobilitas

    Friday,23 April 2021 - 13:57
  • Epidemiolog UGM: Mobilitas dan Ketidakpatuhan Prokes Sebabkan Kasus Covid-19 Meningkat Pasca Lebaran

    Friday,11 June 2021 - 7:34
  • Epidemiolog UGM Jelaskan Penyakit Yang Mengintai Saat Musim Hujan

    Monday,08 November 2021 - 18:28

Rilis Berita

  • UGM Terlibat Aktif Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah 03 February 2023
    Stunting masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia. Data Asian Development Bank mencatat ang
    Ika
  • Pimpinan UGM Tandatangani Komitmen Bersama Implementasi Manajemen Risiko 03 February 2023
    Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor, Sena
    Gloria
  • Forgamas Dekatkan UGM Kepada Siswa Kelas XII di Banyumas 03 February 2023
    Forum Mahasiswa Gadjah Mada Banyumas (Formagamas) merupakan perkumpulan mahasiswa UGM se-Kabupate
    Agung
  • Fakultas Geografi UGM Dampingi Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Sukamara Kalteng 02 February 2023
    Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) menye
    Humas UGM
  • Pakar UGM: Lansia dan Warga Miskin DIY Perlu Mendapat Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial 02 February 2023
    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, berencana memberikan ban
    Gusti

Agenda

  • 07Feb Dies Natalis Fakultas Hukum UGM...
  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual