Permasalahan dan Reformasi Kebijakan Industri di Indonesia

Semenjak kebijakan pemerintah tidak lagi mengandalkan ekspor migas, industri manufaktur telah memainkan peranan yang penting di Indonesia. Bahwa sektor industri manufaktur yang semakin berorientasi ekspor, telah menopang ekonomi Indonesia.
Ekspor industri manufaktur menyumbang tidak kurang 83-85% terhadap ekspor nonmigas dan sekitar 64-57% terhadap total ekspor Indonesia selama 1994-2005. Bahkan kontribusi ekspor industri ini telah melampaui ekspor sektor pertanian dan migas sejak awal dasawarsa 1990-an.
“Boleh dikata industri manufaktur telah menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelum krisis, Industri manufaktur mampu tumbuh dua digit, yaitu rata-rata sekitar 11 % selama 1974-1997. Meski begitu, sejak krisis pertumbuhan sektor industri relatif rendah hanya berkisar antara 3,5% hingga 7,7%,” ujar Prof Mudrajad Kuncoro, PhD, di Balai Senat UGM, Kamis, (5/4).
Demikian disampaikannya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM. Dirinya menyampaikan pidato pengukuhan berjudul “Membangun Industri Indonesia: Identifikasi Masalah Dan Reformasi Kebijakan”.
Katanya, salah satu permasalahan struktural industri di Indonesia adalah terkonsentrasinya lokasi industri manufaktur di Jawa dan Sumatra. Bahwa selama periode 1976-2004, dominasi sebagian besar aktivitas industri manufaktur modern, terutama industri besar dan menengah (IBM) berlangsung di kedua pulau tersebut.
“Selama periode tersebut, di kedua wilayah Jawa dan Sumatra mampu menyerap lebih dari 93 persen tenaga kerja Indonesia. Namun, pangsa Jawa mengalami penurunan dari 89 persen di tahun 1976 menjadi 79 persen di tahun 2004. Sementara, dalam periode yang sama, pangsa Sumatra mengalami pertumbuhan dari 6,7 menjadi 14,1 persen,” kata Mudrajad.
Di bagian lain pidatonya, kata Mudrajad, perlu menekankan pentingnya perspektif baru dalam kebijakan targeting industri. Bahwa, secara umum kebijakan industri dapat diklasifikasikan ke dalam upaya sektoral dan horizontal. Upaya sektoral terdiri dari berbagai macam tindakan yang dirancang untuk mentargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Upaya horizontal dimaksudkan untuk mengarahkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan kerangka persaingan dimana perusahaan-perusahaa melaksanakan usahanya.
“Agaknya di masa mendatang kita memerlukan kebijakan industri yang lebih ‘antisipatif’ atau ‘pro-aktif’ dalam menghadapi banyak perubahan dalam lingkup nasional maupun internasional,” tandas pria kelahiran Yogyakarta 4 September 1965, suami Erlina Juwita BA Akt, ayah tiga putra ini. (Humas UGM).