Dosen Ilmu Komunikasi UGM sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, Ph.D., menilai reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kali ini berbeda dengan reshuffle yang dilakukan sebelumnya yang lebih fokus mengganti sejumlah menteri. Namun, reshuffle kali ini lebih ke arah restrukturisasi organisasi kementerian dan lembaga negara. “Reshuflle kali ini lebih menunjukkan sebagai reshuffle nomenklatur kementerian dan lembaga negara. Ini merupakan tradisi reshuffle yang cukup baru dan bagus juga. Model reshuffle seperti juga positif untuk menjaga ritme dan kekompakan kinerja para Menteri Kabinet yang membantu Presiden Jokowi saat ini,” kata Nyarwi dalam siaran pers yang dikirim ke wartawan, Kamis (29/4).
Ia menganggap model reshuffle nomenklatur kali ini diharapkan dapat memaksimalkan capaian kinerja kementerian-kementerian yang membidangi sektor-sektor tertentu, khususnya bidang investasi, pendidikan, riset dan teknologi, agar lebih maksimal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat di tengah wabah pandemi seperti ini.
Sebagaimana yang kita ketahui, ada dua nomenklatur kementerian baru sebagaimana yang juga sudah disepakati oleh DPR beberapa waktu lalu, yaitu Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi yang diisi oleh Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia. “Hal ini menunjukkan kepercayaan Presiden Jokowi pada Nadiem dan Bahlil makin meningkat,” paparnya.
Terkait dengan Nadiem Makarim, kata Nyarwi, Nadiem memiliki peluang lebih untuk mengelola kebijakan publik dan komunikasi publik di lembaga kementerian yang dipimpinnya secara lebih baik dan tidak dipenuhi dengan kebijakan yang bisa mengundang kontroversi. Nadiem perlu menunjukkan kepada publik seperti apa inovasi-inovasi yang dilakukannya ke depan dalam memperkuat bidang riset dan teknologi di Indonesia. “Ini tidak mudah tentunya karena dia dituntut lebih mampu menumbuhkan mentalitas dan budaya riset yang produktif dan kolaboratif di kalangan para akademisi dan peneliti,”ujarnya.
Selain itu, Nadiem juga dituntut lebih mampu meyakinkan komunitas akademis dan peneliti agar bisa menghasilkan produk-produk riset yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah bencana pandemi, membuka beragam jenis lapangan kerja, dan memiliki kemanfaatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. Ia juga dituntut lebih mampu untuk mendorong beragam jenis kolaborasi antara mereka dengan kalangan industri dan juga masyarakat. “Di sini Nadiem perlu menunjukkan kepada publik inovasi paradigma apa saja yang dia miliki dalam mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan dan juga bidang riset dan teknologi khususnya di kalangan para pimpinan dan pengajar di perguruan tinggi di Indonesia,”katanya.
Sementara dengan sosok Bahlil, katanya, reshuffle kali ini memberikan peluang bagi Bahlil untuk menunjukkan kompetensinya dalam mengelola investasi domestik dan luar negeri lebih maksimal agar bisa menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kendati demikian, Bahlil juga memiliki sejumlah tantangan terkait dengan koordinasi dengan kementerian lain yang menangani sektor-sektor pembangunan lainnya yang capaiannya bisa menjadi indikator tingkat daya tarik investasi ke Indonesia. “Kemampuan Bahli dalam berkolaborasi dengan bidang-bidang kementerian terkait semacam itu sangat menentukan tingkat capaiannya dalam mendorong investor asing untuk berinvestasi di Indonesia,”ungkapnya.
Langkah-langkah strategis lain perlu dilakukan oleh Bahlil dalam mengelola bidang investasi agar tingkat Global Competitive Index Indonesia terus meningkat dan persepsi positif dari para investor asing tentang kemudahan berinvestasi di Indonesia juga terus menguat. “Tantangan lain tentunya terkait dengan bagaimana mengelola peran dan kewenangan pemerintah daerah di dalam pengelolaan investasi di sektor-sektor tertentu di berbagai daerah di Indonesia. Pola komunikasi yang baik dan alternatif kebijakan yang lebih baik perlu dirumuskan oleh Bahlil untuk mengatasi tantangan tersebut,”pungkasnya.
Penulis : Gusti Grehenson
Foto : Dokumentasi Sekretariat Presiden RI