Yogya, KU
Peneliti dan pakar korupsi kepresidenan George Junus Aditjondro, Ph.D mengungkapkan kemungkinan diseretnya mantan presiden soeharto ke pengadilan akan sulit dilakukan meski sudah ada laporan dari PBB dan Bank Dunia, karena rezim-rezim pasca soeharto masih berbau soeharto dan merupakan orang-orang yang dibesarkan oleh Soeharto.
“Saya tidak melihat ada kemungkinan Soeharto akan diseret ke meja hijau, karena rezim-rezim pasca soeharto masih berbau soeharto, masih merupakan orang-oprang yang dibesarkan oleh Soeharto yang tidak akan menghianati guru mereka,†ujar George Junus Aditjondro ketika ditemui wartawaan usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Kampus UGM, Sabtu sore (6/10) .
Seperti diketahui PBB dan Bank Dunia melalui StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative, telah menetapkan Soeharto sebagai mantan kepala negara atau kepala pemerintahan yang paling banyak mencuri kekayaan rakyatnya.
Diangkatnya kasus korupsi mantan penguasa Ored Baru ini oleh PBB dan Bank Dunia, kata George, ada hubungannya dengan pengalaman Ban Ki-moon selaku sekjen PBB yang mempraktikkan pengalaman di negara asalnya Korea Selatan dalam penanganan korupsi yang dilakukan para diktator.
“Ban Ki-moon yang merupakan mantan seorang diplomat Korea seolah ingin memberikan contoh ketika rezim militer di Korea diakhiri, presiden sipil pertama mereka berani menyerat dua mantan presiden dan juga mantan jenderal ke pengadilan yang diadili dengan benar. Bahkan kemudian, boomerang efeknya terhadap presiden sipil yang juga terbukti jatuh karena salah satu anaknya melakukan korupsi dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi chaebol (konglomerat),†kata George.
Datang dengan latar belakang inilah, lanjut George, kemiskinan timbul dari hasil korusi para kepala–kepala negara, inisitif PBB ini menurutnya sebagai inisiatif yang bagus dan merupakan semacam dorongan politis kepada kepala negara penerus rezim diktator untuk mencoba meraih kembali asset curian soeharto itu.
Ketika ditanya mengenai praktik korupsi kepresidenan yang terjadi di Indonesia saat ini, George megakui bahwa praktik korupsi yang terjadi di tingkat kepresidenan semakin hebat gejalanya.
“Korupsi kepresidenan di level RI 1 dan RI 2 lebih hebat lagi, semua presiden dan wakil presiden tahu bahwa mereka tidak bisa berkuasa lebih dari tujuh periode seperti soeharto, sehinggga mereka berusaha lebih ngebut,†ujarnya.
Sekarang ini, kata George, presiden dan wakil presdien bahkan saling berebutan, “Wakil Presiden, ia khan resmi membawahi sekian banyak perusahaan yang dimilikinya, sementara presiden melakukannya dengan cara memberikan restu dan memberikan dukungan politis kepada Arta Graha Group dimana kepala bidang SDM nya adalah TB Silalahi. Dengan menjadikan TB Silalahi sebagai penasihat kemiliteran, presiden otomatis memberikan akses yang sangat dekat dengan Arta Graha Group, dan melalui TB Silalahi pula pengaruh Tommy Winata bisa masuk atau juga dukungan kepada Tommy Winata, itu yang saya lihat,†jelas Geroge.
“Jadi SBY ini pun bukan orang bersih,†kata Dosen Tamu Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta ini menutup perbincangannya. (Humas UGM)