• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Guyub
  • Kabar UGM
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi

Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi

  • 28 Juni 2021, 10:12 WIB
  • Oleh: Satria
  • 7237
  • PDF Version
Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi

Kagama Literasi dan UGM Press menyelenggarakan bedah buku karya Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D. yang berjudul “Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi pada Sabtu (26/6).

 AAGN Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, menjelaskan bahwa ekonomi kelembagaan akan memberi wawasan kita tidak hanya dari  sisi ekonomi, tapi juga dari sisi sosial politik hingga lingkungan hidup sehingga kita punya satu diskursus yang sinergis.

“Perspektif ekonomi kelembagaan akan bisa mempertemukan aspek produksi yang menjadi konsen selama ini. Ekonomi tidak akan bertumbuh dengan cepat kalau aspek institusinya, aspek sosial, politik  lingkungan itu diabaikan. Dan sebaliknya, aspek sosial, politik, lingkungan tidak akan optimal kalau ekonomi tidak tumbuh,” ujarnya.

Menurutnya, jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, tidak ada konsensus yang bisa kita pegang mengenai korelasi antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, studi di Indonesia sendiri, banyak kajian yang menyebut bahwa desentralisasi dan otonomi daerah kurang mendukung tumbuhnya iklim investasi dan dunia usaha.

Banyak pemerintah daerah di Indonesia meningkatkan pendapatan dengan menciptakan biaya tinggi sehingga menghambat daya tarik investasi dan memberatkan pelaku bisnis. Dari berbagai studi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa organisasi pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan dampak dan indikator yang berbeda-beda.

Ia menambahkan bahwa presiden Jokowi sangat menekankan pentingnya ekonomi kelembagaan yang merupakan bagian dari tranformasi ekonomi Indonesia.

“Menurut presiden, kita tidak hanya ingin tumbuh dengan cepat, tapi harus inklusif, yaitu merata dan berkeadilan, untuk itu memerlukan kehadiran negara dan warga,” tuturnya.

Buku karya Prof. Wihana Kirana Jaya menurutnya merupakan kritik terhadap pendekatan ekonomi Neoklasik yang didominasi oleh pendekatan Ekonomi Neoklasik yang terlalu rasional dan matematis.

Made Suwandi, M.Soc.Sc., Ph.D., Tenaga Ahli Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, memberikan kritiknya terhadap buku Prof. Wihana Kirana Jaya yang membahas hasil penelitian dari Fishman dan Gatti (2000). Penelitian tersebut menyatakan daerah yang menguasai lebih banyak anggaran dibandingkan pusat maka cenderung korup, pemerintah pusat cenderung tidak menyerahkan penggunaan anggaran terhadap pemerintah daerah.

“Melihat tataran empiric di Indonesia dalam kurun waktu 2005 sampai sekarang di bawah pilkada langsung, korupsi tidak berkurang, mereka malah menyogok rakyat mencari sponsor dari pengusaha dll, kewenangan dan keuangan yang diberikan banyak ke daerah 40% tetap banyak korupsi baik di tingkat Pusat maupun daerah. Tidak ada korelasinya” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa dari aspek kelembagaan desentralisasi salah satu kelemahan yang terjadi selama ini adalah pada aspek Binwas. Binwas Pusat terhadap Provinsi lemah dan Binwas GWPP terhadap Bupati/Walikota lebih lemah.

“Selain itu, social control juga lemah karena sebagian besar uang daerah datang dari pusat sehingga rakyat kurang merasakan bahwa pajak mereka yang dikorupsi. Berbeda dengan penyelewengan di tingkat RT atau desa yang mendorong kearifan lokal untuk mengawasinya,” terang Made.

Kurang optimalnya desentralisasi di Indonesia pada sisi lain disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak adanya proses persiapan, memang ada percontohan otonomi daerah dimasa Orba namun lebih pada pemberian kewenangan sedikit demi sedikit. Sisi perubahan politik tidak pernah disentuh. Kedua, pasca reformasi dorongan perubahan politik sangat dominan seperti Pilkada Langsung. Pertanggung-jawaban KDH kepada DPRD di UU 22/1999, pemberian otonomi seluas-luasnya dengan mengabaikan kapasitas manajemen telah menimbulkan diametrik pusat dan daerah. Ketiga, rendahnya rata-rata tingkat pendidikan diawal reformasi yaitu 7,2 tahun menyebabkan euphoria politik sangat dominan.

Penulis: Desy Bariyyatul Qibtiyah

 

Berita Terkait

  • Teliti Penerapan kebijakan Fiskal di Daerah, Sunoto Raih Doktor

    Monday,24 June 2013 - 15:54
  • Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi

    Monday,28 June 2021 - 10:12
  • Bedah Buku 'Indonesia Menentukan Nasib' di PPK UGM

    Thursday,10 February 2011 - 9:51
  • Seminar Nasional Menata Ulang Desentralisasi di Indonesia

    Tuesday,26 January 2010 - 9:48
  • Tidak Ada Desain Desentralisasi Asimetris di Indonesia

    Thursday,25 February 2010 - 8:34

Rilis Berita

  • UGM Manfaatkan Lahan Tidur di Klaten Untuk Pengembangan Padi Unggul 18 May 2022
    Fakultas Pertanian UGM berkolaborasi dengan Taman Sehat Rejosari (Tasero) Delanggu Klat
    Gusti
  • Tim Catur UGM Raih Prestasi di GACC ke-25 di University of Malaya 18 May 2022
    Tim Catur UGM berhasil meraih sejumlah prestasi membanggakan dalam kejuaraan 25th Grand Asian Che
    Agung
  • Menteri PPPA Apresiasi Upaya UGM Tangani Kekerasan Seksual 17 May 2022
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si, m
    Gloria
  • UTBK di UGM Diikuti 12.232 Peserta 17 May 2022
    Sebanyak 12.232 peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Gadjah Mada
    Ika
  • Pengamat UGM Bicara Soal Penyesuaian Tarif Listrik Progresif 17 May 2022
    Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bins
    Agung

Info

  • Streaming Studium Generale MKWU Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
    05 November 2019
  • Streaming Wisuda Diploma dan Sarjana UGM Periode Agustus 2019
    21 August 2019
  • Video Streaming Penutupan PPSMB 2019 Universitas Gadjah Mada
    09 August 2019
  • Streaming Sosialisasi Penelitian Desentralisasi, Kompetitif Nasional, dan Penugasan Tahun 2020
    01 August 2019
  • Streaming wisuda Pascasarjana UGM Periode Juli 2019
    24 July 2019

Agenda

  • 30May International Academic Conference on Tourism (INTACT) 2022 ...
  • 21Jul The International Conference on Sustainable Environment, Agriculture, and Tourism (ICOSEAT)...
  • 07Sep The 8th International Conference on Science and Technology (ICST 2022)...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2022 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual