Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal, secara virtual, sebagai bentuk kerja sama pendidikan dalam pengembangan riset serta inovasi untuk mengawal dan menata pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa, (6/7). Kerja sama ini kemudian diharapkan dapat berkontribusi dalam penyempurnaan, mengisi segala bentuk kekurangan, rencana pembangunan IKN yang disusun oleh Bappenas. Penandatanganan turut disaksikan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, dan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kaltim (Yapenti-DWK), Rendi Susiswo Ismail.
Terkait upaya pengawalan dalam pembangunan IKN di Kaltim ini, Rektor UGM, Panut Mulyono, memberikan beberapa catatan penting. Panut mengatakan bahwa ide pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim merupakan sebuah ide brilian dan berorientasi masa depan. IKN diyakini dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk Indonesia. Namun, ada beberapa catatan yang sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN tersebut.
Pertama pembangunan harus memerlukan dukungan dan komitmen politik dari publik yang luas. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan narasi yang bisa dipahami oleh banyak pihak, termasuk generasi muda.
“Perlu narasi yang bisa dipahami oleh banyak pihak, tentang pentinganya (IKN), dan lain-lain,” tutur Panut dalam acara Penandatanganan Mou & Talkshow: Mengawal & Menata IKN Baru di Sepaku & Samboja Kaltim yang disiarkan melalui kanal youtube Universirtas Balikpapan.
Kedua, masterplan dan pembangunan IKN harus dikerangkakan dalam konteks pembangunan regional, khususnya koridor Balikpapan – IKN - Samarinda.
Ketiga, hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan pula adalah persoalan kajian dan mitigasi dampak lingkungan-nya. Panut menuturkan bahwa persoalan ini merupakan hal yang sangat krusial. Ini menimbang Pulau Kalimantan telah menjadi paru-paru dunia sehingga pembangunan IKN di Kaltim ini otomatis menjadi sebuah pertaruhan bangsa Indonesia di mata dunia. Panut mengimbau pembangunan harus meminimalkan intervensi terhadap alam.
Terakhir, Panut juga meminta pemerintah untuk memikirkan ulang tahapan pembangunan-nya. Hal ini tidak lain untuk menimbang kondisi pandemi dan masalah finansial negara, penyertaan dana publik harus menjadi prioritas
Disamping itu, Panut juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan perencanaan IKN dengan sangat matang. Sebab, ada beberapa personalan nasional lain yang masih perlu diperhatikan. Persoalan-persoalan tersebut seperti penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, permasalahan banyaknya produk impor yang beredar dan harus dikurangi dengan produk-produk dalam negeri. Untuk itu, pendidikan, riset, serta inovasi juga perlu untuk ditingkatkan lagi untuk guna menciptakan Indonesia berdaya saing di dunia internasional. Selain itu, juga masih adanya permasalahan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, SDGs, dan lain sebagainya.
“Jangan sampai energi dan sumber daya bangsa tercurah habis hanya untuk IKN, tetapi bahwa IKN sudah diputuskan dan harus diltindak lanjuti (tentu menjadi hal yang) pasti, (dimana tetap) harus kita usahakan,” pungkas Panut.
Penulis: Aji