• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Kabar Fakultas
  • Tahukah Kamu? Demokrasi di Papua Itu Sedikit Berbeda

Tahukah Kamu? Demokrasi di Papua Itu Sedikit Berbeda

  • 21 Agustus 2021, 07:11 WIB
  • Oleh: Satria
  • 12894
 Tahukah Kamu? Demokrasi di Papua Itu Sedikit Berbeda

Sistem demokrasi yang bergulir di tanah Papua, khususnya di wilayah kepala burung Pulau Papua, terutama di Sorong, sedikit berbeda dari sistem demokrasi liberal atau demokrasi yang digunakan di daerah-daerah lainnya. Hal ini diungkapkan oleh peneliti sekaligus dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, Haryanto, dan Wigne Capri Arti, dalam acara ‘Polgov Talk’ yang disiarkan melalui kanal Youtube Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada, pada Senin, (16/8) 

Haryanto menjelaskan bahwa demokrasi yang berlangsung di wilayah Sorong tersebut dijalankan dengan mekanisme keterwakilan yaitu para kepala suku atau kepada Keret (sub-suku) lah yang mewakili warganya dalam panggung demokrasi. 

“Dalam proses pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan atau pemerintahan, biasanya mereka mengambil (keputusan) secara musyawarah. Tetapi, musyawarah itu belum tentu berhasil, kadang-kadang alot. Ini yang menjadi suatu persoalan kalau musyawarah tadi itu menemui deadlock (jalan buntu), (maka) keputusan bersama tidak bisa diambil. (Oleh karena itu) mereka anggota-anggota masyarakat (lalu) menyerahkan keputusan kepada pimpinannya,” ungkap Haryanto. 

 

Ada Jaminan Kualitas Demokrasi 

Tentu, dengan mengetahui sistem demokrasi seperti itu, para kepala Keret atau para wakil yang mengambil keputusan untuk warganya, tampak mempunyai kuasa sewenang-wenang (otoriter). Namun, Haryanto mengungkapkan berdasarakan hasil peneltiannya bersama kolega bahwa hal tersebut tidak dilakukan. 

“Ada potensi untuk dia bertindak (mengambil keputusan) sesuai keinginan dia pribadi (Kepala Keret), tapi hal ini tidak dilakukan,” tegas Haryanto 

Haryanto mengungkapkan bahwa ternyata ada keberadaan ‘nilai’ dalam masyarakat yang menjaga dari terjadinya otoritarian tersebut (penguasa yang sewenang-wenang). Nilai tersebutlah yang kemudian diketahui menjadi control dan menciptakan trust atau kepercayaan antara Kepala Keret dan warganya. Nilai tersebut seperti yang termaktub dalam tradisi pertukaran Kain Timor.  

“Ada nilai seperti ini: kalau seseorang memberi, maka itu adalah kewajiban bagi yang menerima untuk mengembalikan kepada pemberi. Si A memberikan sesuatu kepada Si B, Si B mempunyai kewajiban mengembalikan pemberian tadi kepada Si A. Kalau hal tersebut tidak dilakukan maka putuslah hubungan diantara mereka,” pungkas Haryanto. 

Selain itu, peneliti dan dosen DPP lainnya, Wigne Capri Arti, mengungkapkan ada dua prinsip menarik lainnya yang beredar di tengah masyarakat, terutama di Suku Moi. Pertama adalah prinsip kesetaraan. Kedua adalah prinsip sinagi. 

Wigne menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan dimaksudkan kepada bagaimana setiap orang dalam Suku Moi tersebut memiliki hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi.  

Sedangkan, prinsip sinagi berarti “kasih” dalam Bahasa Indonesia. Prinsip sinagi tersebut layaknya seperti integritas dan akuntabilitas.  

Penulis: Aji 

Berita Terkait

  • Demokrasi Soekarno-Hatta Relevan untuk Pengembangan Demokrasi

    Wednesday,18 January 2017 - 15:56
  • Menlu Denmark: Praktek Demokrasi di Indonesia Cukup Sulit

    Saturday,20 April 2013 - 17:51
  • Demokrasi Tidak Identik dengan Pemilihan

    Thursday,05 January 2012 - 12:03
  • KPK dan KKN PPM UGM Beri Peyuluhan Anti Korupsi kepada para Siswa

    Friday,01 August 2008 - 13:40
  • Raih Doktor Usai Teliti Tautan Politik Ormas Sipil dan Parlemen

    Saturday,24 October 2015 - 15:43

Rilis Berita

  • UGM Terlibat Aktif Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah 03 February 2023
    Stunting masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia. Data Asian Development Bank mencatat ang
    Ika
  • Pimpinan UGM Tandatangani Komitmen Bersama Implementasi Manajemen Risiko 03 February 2023
    Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor, Sena
    Gloria
  • Forgamas Dekatkan UGM Kepada Siswa Kelas XII di Banyumas 03 February 2023
    Forum Mahasiswa Gadjah Mada Banyumas (Formagamas) merupakan perkumpulan mahasiswa UGM se-Kabupate
    Agung
  • Fakultas Geografi UGM Dampingi Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Sukamara Kalteng 02 February 2023
    Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) menye
    Humas UGM
  • Pakar UGM: Lansia dan Warga Miskin DIY Perlu Mendapat Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial 02 February 2023
    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, berencana memberikan ban
    Gusti

Agenda

  • 07Feb Dies Natalis Fakultas Hukum UGM...
  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual