Yogya, KU
Rendahnya komitmen kepala derah dan lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam teknologi informasi menyebabkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah daerah mengalami hambatan dan kendala. Padahal penggunaan teknologi Informasi bisa mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang yang lebih baik dan transparan.
“Pemanfaatan dan pengelolaan TIK oleh pemda-pemda selama ini tidak sedikit yang mengalami kegagalan, hambatan dan kendala karena sebagian besar mereka masih menganggap pemanfaatan TIK sebagai cost center dan bukan sebagai long term investment,†kata praktisi IT dari UGM Dr LukitoEdi Nugroho kepada wartawan dalam press conference rencana kegiatan seminar nasional ’Best Practices untuk Keberhasilan Implementasi E-Government di Indonesia’, Kamis (27/3) di gedung jurusan teknik elektro UGM.
Selain faktor komitmen dan SDM, hal yang juga menyebabkan lambannya pemanfaatan TIK di berbagai Pemda dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang terlalu kaku dan terbatasnya dana yag dimiliki oleh daerah.
“Sebenanrnya, pemanfaatan TIK di daerah juga mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,†jelasnya.
Meskipun demikian, Lukito juga mengakui ada beberapa pemda yang kini sudah advance (maju) dalam pemanfaatan e-government, ada juga daerah baru dalam tahap proses pengembangan TIK nya, dan ada juga beberapa daerah yang baru memulai menggunakn TIK.
Menurut Lukito, Seminar Nasional E-Government yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu tangggal 2 april 2008 di gedung auditorium MM UGM ini diharapakan menjadi forum antara daerah untuk melakukan diskusi, sharing pengalaman, mencari masukan dan solusi dari best practice e-government beberapa daerah.
“Setidaknya, seminar ini mampu memperjelas roadmap keberhasilan e-government di daerah,†kata staf pengajar Teknik Elektro UGM ini.
Seminar ini, kata Lukito akan menghadirkan Menkoinfo Prof Dr Ir Muhammad Nuh sebagai pembicara kunci, Dirjen Otda Depdagri Dr I Made Suwandi, Praktisi dan akademisi Prof Dr Achmad Djunaedi. (Humas UGM/Gusti Grehenson)