Telur menjadi salah satu komoditas penyedia protein bagi masyarakat yang kerap menghadapi berbagai persoalan. Fluktuasi harga telur menjadi masalah yang kerap memberatkan peternak. Merespons hal ini, Fakultas Peternakan bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia melaksanakan Rembuk Nasional 2022 pada Kamis (24/3).
“Kebijakan harus melihat sudut pandang dari berbagai pihak, termasuk bagaimana mempertimbangkan dukungan industri terutama pada peternakan yaitu industri pakan ternak, bahan baku, sampai dengan mempertimbangkan daya beli,” ungkap Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., Dekan Fakultas Peternakan, dalam sambutan pembukaan.
Dengan adanya pertemuan ini diharapkan berbagai pihak dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Nasrullah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), menjelaskan berdasarkan data saat ini produksi telur nasional tidak dapat disebut berlebih. Produksi telur di Indonesia pada tahun 2020 terhitung surplus 615 ton sebagai cadangan pangan nasional.
“Ini sangat sedikit apabila dibandingkan dengan cadangan pangan negara lainnya,” paparnya.
Pardi, perwakilan dari peternak rakyat, menuturkan perlu adanya revisi kebijakan yang mampu melindungi peternak rakyat. Selain itu, peranan GPPU seharus harus bertanggung jawab mengatur hulu hingga hilir sehingga ketika terjadi supply berlebih mekanisme GPPU bisa mengaturnya tanpa perlu memberlakukan SE Cutting.
“Harga acuan telur saat ini mohon direvisi karena harga pakan sudah melambung,” tutur Karman perwakilan peternak dari Blitar. Tidak adanya pengawasan berkala terhadap harga telur seringkali memberikan dampak kerugian bagi peternak karena kenaikan harga pakan tidak sebanding dengan kenaikan harga telur.
Bertemakan Revitalisasi Peternakan Rakyat Ayam Petelur untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Rembuk Nasional ini menghasilkan beberapa keputusan berikut yaitu pendataan bagi semua pelaku usaha peternakan dan populasinya, pemberian prioritas dan pengoordinasian kerjasama dengan Gapoktan untuk menjamin ketersedian jagung, dan jaminan perlindungan terhadap peternak rakyat ayam petelur.
Hasil diskusi ini diharapkan dapat menata hilirisasi dan proses distribusi telur sehingga dapat menstabilkan harga telur dan jagung yang berdampak terhadap peternak. Harapannya keberlanjutan penerapan hasil diskusi diharapkan dapat terlaksana dengan baik.
Selengkapnya disini.
Penulis: Khansa