Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur telah disusun dan direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Direncanakan proyek ini akan selesai pada tahun 2045 atau bertepatan pada perayaan seratus tahun Indonesia merdeka. Sumber pendanaan proyek pembangunan IKN Nusantara rencananya berasal dari APBN sebesar 20% dan non APBN sebesar 80%. Sehubungan dengan sejauh mana kelayakan pembangunan IKN Nusantara dan seberapa pengaruhnya terhadap kesehatan APBN, tim mahasiswa UGM yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa-Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) melakukan kajian tersebut.
Tim yang terdiri atas Sarah Dewiyanti (SV), Muhammad Abdi Munsyi (Sekolah Vokasi), Titik Eva Meilana (Sekolah Vokasi) dan Matus Hanun Az Zahra (Fakultas Ekonomika dan Bisnis) dengan didampingi Dina Natasari S.E., M.Si., Ak., menghimpun data riset dengan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas.
Sarah Dewiyanti menyebutkan riset mereka untuk menentukan kelayakan kemampuan keuangan negara dalam mendanai IKN, mereka menggunakan indikator rasio utang (debt ratio) dan rasio defisit anggaran sebagai dasar analisis benchmarking. Hasilnya, didapatkan informasi bahwa pada tahap persiapan IKN ini, keuangan negara sebenarnya masuk dalam kategori tidak layak. “Meski ada anomali ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, usaha pemerintah untuk bangkit dari pandemi ternyata menunjukkan kabar positif terkait penurunan defisit anggaran secara signifikan pada beberapa kuartal terakhir. Sehingga peneliti memprediksikan bahwa pada tahap selanjutnya keuangan negara berangsur pulih dan defisit anggaran akan berada pada range yang aman yakni di bawah 2,85%,” kata Sarah Dewiyanti, Rabu (14/9).
Kemampuan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran serta optimalisasi pendanaan proyek IKN menurutnya harus dilakukan tanpa mengganggu proyek prioritas lainnya dengan cara melakukan pemanfaatan barang milik negara yang ada di DKI Jakarta, reformasi perpajakan melalui relaksasi pajak berupa pemberian potongan pajak bagi masyarakat yang bermitra atau berinvestasi dengan proyek IKN.
Meski baru sebatas pada riset awal, Sarah menyadari riset ini perlu ditindaklanjuti karena memerlukan riset jangka panjang sampai proyek pendanaan IKN Nusantara selesai. “Kita berharap akan ada riset lanjutan selama periode pembangunan IKN Nusantara sebagai bentuk kepedulian masyarakat akademisi untuk mengkritisi fakta dan realita dari pendanaan IKN Nusantara,” pungkasnya.
Penulis : Gusti Grehenson
Foto : BPMI Setpres