Yogya (KU) – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menargetkan peningkatan produksi perikanan nasional sebesar 13,36 juta ton di tahun 2010 dengan volume nilai ekspor 2,9 miliar dolar. Target produksi perikanan tersebut meningkat sebesar 0,63 juta ton dibandingkan dengan tahun 2009 lalu yang berhasil memproduksi 12,73 juta ton. Hal itu disampaikan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Prof. Dr. Ir. Syamsul Ma'arif, M.Eng., D.E.A., dalam Konferensi Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia. Konferensi diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana UGM, Sabtu (15/5).
Pemerintah juga menargetkan untuk meningkatkan konsumsi suplai ikan masyarakat sebesar 30,98 kg/kap/tahun dan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,52 juta orang. “Tahun lalu, kita berhasil membuka kesempatan kerja di bidang kelautan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 10,02 juta orang,” katanya.
Syamsul menambahkan kementeriannya akan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dengan menekan tingkat pelanggaran tindak pidana. Selain itu, juga akan dilakukan pengelolaan ekosistem pesisir di 42 kabupaten/kota dan pelaksanaan kawasan konservasi laut seluas 10 juta ha. Dirinya mengakui sumber daya kelautan belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu disebabkan masih adanya keterbatasan infrastruktur perikanan tangkap, budi daya dan pengolahan hasil kelautan serta perikanan, keterbatasan alat dan sarana produksi perikanan, dan belum berkembangnya kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pengolah.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, dalam pidato kuncinya menegaskan visi besar tentang Indonesia sebagai negara maritim tidak akan berkembang secara konstruktif, produktif, dan inovatif apabila hanya berhenti pada satu generasi kepemimpinan di masa lalu. Menurutnya, ketegasan para pemimpin nasional menjadi prasyarat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.
Sementara itu, Direktur Sekolah Pascasarjana UGM, Dr. Hartono, mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, termasuk di dalamnya 12 ribu pulau yang belum berpenduduk dan 9.000 yang belum diberi nama. Kendati begitu, sebagai negara maritim yang memiliki laut yang luas ternyata belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Dulu negara kita merupakan negara maritim yang memiliki kerajaan besar. Namun, kini terpinggirkan oleh konsep daratan yang menjadikan konsep kelautan jauh dari apa yang diharapkan,” katanya.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Alumni dan Pengembangan Usaha UGM, Prof. Ir. Atyanto Dharoko, M.Phil., Ph.D. Dikatakannya bahwa sudah saatnya republik ini memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimal untuk keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan masyarakat. “UGM sebagai perguruan tinggi akan terus berkomitmen untuk mengolah sumber daya alam bagi kesejahteraan bangsa melalui nilai-nilai ilmu pengetahuan dan Pancasila,” ujarnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)