• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Peneliti UGM Soroti Kebijakan Harga BBM dan Tata Kelola Pendistribusian BBM Bersubsidi

Peneliti UGM Soroti Kebijakan Harga BBM dan Tata Kelola Pendistribusian BBM Bersubsidi

  • 22 September 2022, 15:03 WIB
  • Oleh: Gusti
  • 3342
Peneliti UGM Soroti Kebijakan Harga BBM dan Tata Kelola Pendistribusian BBM Bersubsidi

Kenaikan harga BBM bersubsidi direspons dengan gelombang protes yang cukup luas oleh masyarakat. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dikarenakan harga minyak dan gas dunia yang mengalami kenaikan akibat konflik Ukraina-Rusia. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak global menjadi sebuah dilema yang cukup berat yang harus direspons pemerintah. Apalagi sejak tahun 2002 Indonesia sudah menjadi Net Importir Minyak Dunia. Oleh karena itu,  sudah selayaknya negara berpikir keras tentang transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) agar ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi energi fosil dapat dialihkan. Meski begitu, pemerintah juga perlu berpikir keras untuk mempersiapkan kecukupan dan ketersediaan kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Akademik yang bertajuk BBM dan Kenaikan harga BBM Bersubsdi, antara Beban APBN, Ketersediaan dan Keberlanjutan di ruang Auditorium Mandiri, Fisipol UGM, Kamis (22/9). Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas'udi, SIP., MPA., Ph.D.,  mengatakan  ketersediaan energi merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh negara selain pangan. Menurutnya energi menjadi barang publik yang paling esensial. Menurutnya, negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi tersebut agar bisa diakses oleh masyarakat. “Negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi,  harus cukup, terjangkau dan dapat diakses,” katanya.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi perlu dievaluasi, sebab menaikkan harga BBM bersubsidi sebaiknya bukan lagi dari alasan beban anggaran. ”Perlu evaluasi secara komprehensif soal tata kelola. Selama ini, pengambilan kebijakan didominasi pada rezim keuangan. Jika masalah pada subsidi tidak tepat sasaran bukan dihilangkan, namun perlu tata kelola yang baik,” tegasnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bukan persoalan besarnya beban anggaran subsidi, namun harus dilihat dari perspektif tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan akses pada energi tersebut. “Jangan sampai jika tidak tersedia dan tidak bisa diakses. Karenanya perlu dirancang transisi energi pada energi baru dan terbarukan. Menggantungkan pada energi fosil adalah pemikiran lampau. Saya kira kebijakan transisi energi sangat penting,” katanya.

Peneliti Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Agung Satrio Nugroho, M.Sc., memaparkan pendistribusian BBM bersubsidi kemungkinan bisa tidak tepat sasaran di mana seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat kecil. Dari hasil riset yang dilakukan oleh PSE, kata Agung, dari 7.000 lebih kecamatan di Indonesia sekitar 42 persen saja yang sudah memiliki penyalur distribusi resmi BBM bersubsidi atau SPBU. ”Artinya aksesibilitas fasilitas ketersediaan BBM itu belum separuh lebih,” katanya.

Anggota peneliti PSE UGM lainnya, Yudistira Hendra Permana, Ph.D., mengatakan anggaran subsidi BBM sebenarnya sudah mulai berkurang sejak tahun 2015. Lalu, pada tahun 2017 pertalite diperkenalkan dan premium mulai dihilangkan. Sayangnya, harga pertalite tidak banyak berubah. Setelah premium dihapuskan, masyarakat beralih ke pertalite karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan BBM non subsidi lainnya. “Dari kebutuhan sebelumnya hanya satu juta kiloliter per bulan dan saat ini mencapai 2,5 juta kiloliter per bulan. Tampaknya kuota nasional BBM bersubsidi harus dinaikkan dan ditambah agar bisa diakses hingga akhir tahun,” katanya

Hal senada juga disampaikan anggota peneliti PSE, Saiqa Ilham Akbar, M.Sc. Ia menyampaikan bahwa kuota BBM yang terbatas sekarang ini hanya pada pasokan kuota BBM bersubsidi yang akan habis pada pertengahan Oktober ini, namun bukan berarti produk BBM lainnya tidak ada. “Jika tidak ada pertalite maka masyarakat akan mengakses BBM non bersubsidi. Karena kilang minyak kita tetap berjalan memproduksi BBM,” katanya.

Raras Cahyafitri M.Sc., dari Pusat Stdui Perdagangan Dunia UGM menuturkan kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak bagi masyarakat kecil dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan bantuan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Soal kebijakan subsidi BBM menurutnya sudah ada sejak era Orde Baru. Tapi sebagai negara net importir minyak, kebijakan subsidi perlu dievaluasi kembali apakah perlu dipertahankan atau tidak di tengah adanya ketergantungan pada energi fosil dan pengembangan energi baru dan terbarukan yang masih belum optimal.

Penulis : Gusti Grehenson

Berita Terkait

  • UGM Soroti Kebijakan Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran

    Monday,18 July 2022 - 16:28
  • Banyak Persepsi Pengaruhi Kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah

    Monday,17 October 2011 - 10:20
  • Harga BBM Diusulkan Naik Bertahap

    Saturday,23 February 2013 - 15:23
  • Pertamina Dukung Pemberlakuan Satu Harga BBM

    Thursday,12 January 2017 - 9:10
  • Subsidi Pupuk Belum Mendorong Produktivitas Pertanian

    Tuesday,08 September 2020 - 14:59

Rilis Berita

  • Pukat UGM Sesalkan Kemunduran Pemberantasan Korupsi di Indonesia 08 February 2023
    Peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yuris Rezha Kur
    Gusti
  • Belajar dari Gempa Turki, Masyarakat Perlu Memiliki Rencana Evakuasi Mandiri 07 February 2023
    Bencana gempa bumi dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah pada hari Selasa (6/2) kemarin.
    Gusti
  • Aplikasi Layanan Ramah Disabilitas Buatan Mahasiswa Difabel UGM Raih Perak di IPITEX Bangkok 07 February 2023
    Aplikasi layanan ramah disabilitas buatan mahasiswa penyandang disabilitas daksa dari Departemen
    Ika
  • SPs UGM Lakukan Pengabdian di KHDTK Getas Blora 07 February 2023
    Sekolah Pascasarjana UGM (SPs) mengadakan serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Belu
    Agung
  • Cegah Diabetes Pada Anak Dengan Membatasi Makanan Manis dan Lakukan Aktivitas Fisik 06 February 2023
    Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat kasus diabetes pada anak meningkat signifikan pada t
    Ika

Agenda

  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual