Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, meminta masukan kepada 45 guru besar dari 10 perguruan tinggi di Indonesia soal penyediaan air baku di Ibu Kota Nusantara, Jumat (27/1) di University Club UGM. Beberapa guru besar tersebut berasal dari kampus UGM, UI dan ITB serta beberapa perguruan tinggi lainnya.
Basuki mengatakan penyediaan sumber air baku di IKN sangat terbatas sehingga dikembangkan beberapa sumber air baku dengan mengidentifikasi lokasi pembangunan embung. “Embung bisa dikembangkan tidak hanya pengendalian banjir saja. Ada 19 embung yang bisa digunakan untuk penyediaan air baku,” kata Basuki.
Menurutnya, pengelolaan sumber air baku dan pengelolaan hutan harus dikelola seefektif mungkin untuk kelancaran drainase dan manajemennya. Oleh karena itu, ia menyambut baik adanya kerja sama dengan 45 orang pakar yang berasal dari kalangan guru besar berbagai perguruan tinggi tersebut. “Saya sangat senang sekali, saya merasa ada dukungan dari 45 profesor dari 10 perguruan tinggi di Indonesia. Mudah-mudahan kerja sama ini dapat dilakukan lewat pengembangan super spesialis,” ujarnya.
Melalui kerja sama dengan para guru besar dan ahli profesi terutama dalam pengelolaan sumber daya air, Basuki berharap banyak generasi muda yang tertarik dengan organisasi profesi pengembangan infrastruktur di Indonesia. Ia pun ingin PUPR berbagi pengalaman dengan para dosen di kampus dengan mengajak mereka terlibat dan terjun langsung di lapangan.
“Saya akan mengajak training di lapangan, jauh berbeda dibandingkan textbook sehingga memberikan kepercayaan diri bagi dosen untuk mengajar,” jelasnya.
Dalam diskusi dengan para Guru Besar, Menteri Basuki mengatakan pihaknya meminimalkan penebangan pohon. Kalaupun ditebang, nantinya akan dikembalikan dengan menanam bibit pohon di sekitar lokasi yang yang sama. “Seminimal mungkin mengepras bukit. Yang menyenangkan, pimpronya itu Pak Presiden dan saya itu pengawas lapangan. Kita ingin mempertahankan alam terutama kualitas estetika dan lingkungan yang selalu saya pegang,” ujarnya.
Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, mengatakan tingkat rata-rata curah hujan per tahun di IKN sebesar 2.479 mm, dan terdapat 6 Daerah Aliran Sungai di sekitar IKN. Untuk sumber penyediaan air baku saat ini sudah hampir selesai dibangun dari bendungan Sepaku Semoi dan bendungan Mentawir dimana proses pengerjaannya sudah hampir selesai.
Dirjen Cipta Karya PUPR, Dr. Danis Hidayat, mengatakan alasan pemindahan ibu kota negara dalam rangka melakukan pemerataan ekonomi dengan pemindahan pusat ekonomi yang berada di pulau Jawa bergeser ke tengah dan Indonesia timur. “Tujuan utama pemindahan adalah memindahkan pusat ekonomi baru. Nantinya IKN sebagai kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan simbol identitas nasional,” katanya.
Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc., menuturkan beberapa persoalan dalam pembangunan IKN dalam soal pembebasan lahan yang merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar IKN. Ia menyebutkan ada beberapa petani transmigran yang dibebaskan lahannya oleh pengembang tanpa mendapat ganti rugi yang layak.
“Lahan milik para transmigran yang sudah bersertifikat, namun dibebaskan lahannya yang tidak mendapat ganti rugi sehingga dilakukan advokasi oleh tim Kagama dengan berkoordinasi dengan BPN sehingga dibantu,” katanya.
Mendengar hal itu, Menteri mengakui ada 700 hektare lahan di sekitar IKN yang masih bermasalah dan saat ini tengah dalam proses sengketa pembebasan lahan.
Penulis : Gusti Grehenson