Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Prof. Dr. Mahfud MD., mengajak generasi muda untuk berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Para anak muda diminta untuk menggunakan hak pilihnya guna memilih calon pemimpin baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Mahfud menegaskan pemerintah tetap berkomitmen agar pemilu dilaksanakn sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan meski ada putusan dari PN Jakarta Pusat yang meminta pemilu ditunda.
"Pemilu yang akan datang adalah agenda konstitusional yang tidak bisa ditunda atau dimundurkan dengan jalan hukum biasa. Sekarang kita sedang dikejutkan oleh putusan PN Jakarta Pusat menunda pemilu sampai 2025," kata Mahfud dalam Talkshow yang bertajuk "Tut Wuri Handayani, Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik Ala Anak Muda Dalam Menyongsong Pemilu 2024", Rabu (8/3), di Grha Sabha Pramana.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan perlawanan hukum atas putusan penundaan pemilu yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat atas gugatan partai Prima ke KPU. "Kita harus melakukan perlawanan hukum karena ini sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena mengganggu jadwal kalender konstitusi. Kita akan naik banding hingga kasasi," ujarnya.
Bagi Mahfud, putusan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Pusat adalah keputusan yang salah. Sebab, urusan sengketa pemilu seharusnya diselesaikan di tingkat Bawaslu dan PTUN." Adalah salah PN membuat putusan menunda pemilu karena urusan sengketa pemilu menyangkut administrasi bahwa itu urusan Bawaslu dan PTUN.L," tegasnya.
Hingga saat ini, kata Mahfud, pemerintah masih terus mengikuti tahapan jadwal pemilu yang sudah ditetapkan bersama oleh KPU, DPR dan Pemerintah bahwa pemilu dilaksnakan pada bulan Februari tahun depan.
Di hadapan ribuan peserta yang didominasi para mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, Mahfud mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak segan-segan mendaftar jadi sukarelawan untuk mengawal pelaksanaan pemilu. "Generasi muda harus mengawal pemilu ini agar demokrasi kita semakin maju. Jangan ditinggal, bila kurang sempurna, perbaiki," jelasnya
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga sempat mengingatkan agar anak muda tidak mudah terprovokasi dengan berita bohong yang tersebar di media sosial oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Beberapa contoh berita palsu yang pernah beredar di masyarakat diataranya berita bohong tentang pemilu akan ditunda hingga tahun 2029 dan informasi palsu soal Presiden Joko Widodo akan minta maaf kepada keluarga PKI, serta beberap berita palsu lainnya yang beberapa pelakunya sudah ditangkap. "Jangan sekali-kali bikin hoax apalagi ikut menyebarkan karena bisa kena pasal," pesannya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidato sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPA Paku Alam X, mengatakan pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang memberikan kesempatan pada warga negara untuk memilih pemimpin."Kita ingin Pemilu nantinya dilaksanakan secara adil dan transparan sehingga bagi generasi muda memiliki panutan yang menginspirasi," katanya.
Sri Sultan juga mengingatkan agar para generasi muda juga tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong yang bersliweran di medsos dan bertujuan untuk merusak semangat persatuan serta menimbulkan rasa ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat."Ada potensi jebakan di medsos yang ingin memobilisasi dukungan, menyebarkan hoax, narasi palsu untuk memicu ketakutan dan kepanikan," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sri Sultan HB Xmenegaskan bahwa Pemda DIY siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 sesuai dengan koridor, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DIY.
Penulis : Gusti Grehenson