Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sepakat untuk menjalin kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Inisiasi kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama oleh Rektor UGM dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (24/3) di Gedung Pusat UGM.
UGM merupakan perguruan tinggi pertama yang menjadi mitra dari Pemprov Papua Barat Daya yang baru diresmikan menjadi provinsi baru di tanah air pada Desember 2022 lalu. Kesepakatan bersama ini ditandatangani dalam rangka pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan di provinsi Papua Barat Daya.
“Terima kasih atas kepercayaan yang luar biasa. Kami melihat memang Papua punya potensi luar biasa, dan universitas adalah laboratorium yang mestinya merupakan mitra bagi pemerintah daerah,” kata Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.
Rektor mengungkapkan, keputusan Pemprov Papua Barat Daya untuk menjalin kerja sama dengan UGM merupakan keputusan yang tepat mengingat UGM merupakan perguruan tinggi dengan program studi terlengkap di Indonesia. Kepakaran yang dimiliki UGM dalam berbagai bidang diyakini dapat memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan daerah dengan seluruh sumber daya yang dimiliki.
“Dosen maupun mahasiswa akan dengan senang hati bisa bekerja sama. Teman-teman dari berbagai bidang dapt berkontribusi memberikan pemikiran terbaik untuk kemajuan Papua Barat Daya,” kata Rektor.
Rektor berharap, nota kesepahaman ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk-bentuk kerja sama yang lebih jelas agar dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
Hal senada disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad. “Mohon dukungan dan bantuan untuk kita bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya usai menandatangani nota kesepahaman.
Pada pertemuan ini ia berbicara tentang berbagai potensi serta tantangan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Dukungan dari UGM, menurutnya, bisa menjadi dorongan besar bagi percepatan pembangunan, yang diawali dengan kajian dasar untuk mematangkan pondasi pembangunan daerah.
“Hari ini Papua sudah enam provinsi dan kami yang paling bungsu. Walaupun kita provinsi ke-38 tapi dari berbagai indikator jangan sampai kita di peringkat ke-38, paling tidak jadi yang terbaik dari empat provinsi baru,” imbuhnya.