Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI, Dr. Teguh Setyabudi, menargetkan pada tahun 2023 ini sebanyak 25 persen penduduk atau 50 juta warga sudah berhasil melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital melalui aplikasi yang terhubung di ponsel masing-masing pemiliknya. Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan berkas fisik dalam mengurus layanan publik. Rencananya aplikasi ini akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.
“Target kita 25 persen atau 50 juta penduduk untuk tahun ini sudah teregistrasi IKD,” kata Teguh saat membuka rangkaian kegiatan Dukcapil Goes to Campus di Auditorium Fisipol UGM, Selasa (2/5).
Menurutnya, untuk mendorong percepatan aktivasi IKD ini pihaknya melakukan penguatan infrastruktur jaringan di daerah yang selama ini menjadi kendala. Menurutnya, dengan adanya IKD ini maka bisa terakses dengan semua layanan bahkan pihaknya bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak Imigrasi. “Adanya IKD ini maka pelayanan administrasi jadi semakin mudah, cepat, efektif dan efisien, bahkan mampu menghemat anggaran pengadaan blangko E-KTP,” katanya.
Untuk mendorong percepatan dan sosialisasi aktivasi IKD ini, pihaknya melakukan kegiatan sosialisasi dengan datang langsung ke berbagai kampus lewat program Dukcapil Goes to Campus yang kali ini dilaksanakan di kampus UGM selama tiga hari, 2-5 Mei mendatang. Menurut lulusan sarjana jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM ini, kegiatan serupa sudah diadakan di kampus Telkom University dan Universitas Gunadarma. “Kami targetkan sedikitnya 10 ribu sivitas akademika UGM sudah melakukan aktivasi IKD,” harapnya.
Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG (K), Ph.D., menyambut baik pelayanan registrasi identitas kependudukan digital yang dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri dengan datang ke kampus secara langsung. “Saya kira program ini menjadi bentuk kerja sama yang baik sebagai usaha komprehensif memberikan prioritas layanan IKD sehingga semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan kependudukan,” katanya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidato sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum DIY, Beny Suharsono, mengatakan aplikasi identitas kependudukan digital diharapkan bisa menjadi simpul bagi sistem layanan publik yang semakin lebih baik kedepannya. “Kami sangat mendukung kampanye sadar akan identitas kependudukan ini,” ujarnya.
Penulis : Gusti Grehenson
Foto : Donnie Tristan