JOGJAKARTA (KU) – Pakar banjir UGM, Dr. Eng. Ir. Agus Maryono, mendesak Pemerintah DKI Jakarta segera mengambil langkah preventif untuk mengatasi naiknya permukaan air laut dan turunnya muka air tanah yang ditengarai akan membuat Jakarta tenggelam dalam waktu 50 tahun mendatang. Penurunan muka air tanah mencapai 0,5 – 12 cm/tahun, sementara kenaikan air laut sekitar 0,9 cm/tahun. “Diperkirakan dalam waktu 50 tahun ke depan, Jakarta akan tenggelam karena kenaikan permukaan air laut hingga 45 cm,” kata Agus Maryono, Kamis (30/9), dalam bincang-bincang dengan wartawan menanggapi persoalan banjir dan penurunan muka air tanah di Kota Jakarta.
Pesatnya pembangunan infrastruktur dalam 20 tahun terakhir menyebabkan menurunnya jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta. Padahal, ruang hijau ini digunakan sebagai daerah resapan air. “Areal hijau di Jakarta saat ini hanya 6,6 persen, padahal 15 tahun lalu areal hijau mencapai 28 persen,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan banjir, Ketua Pengelola Magister Sistem Teknik (MST) ini, menyarankan pemerintah mengevaluasi masterplan pembangunan DKI yang lebih fokus pada revitalisasi sungai sabagai alat transportasi. Menurutnya, masterplan DKI belum mampu mengakomodasi atau justru mengantisipasi perubahan cepat dari pembangunan perkotaan. Sebagai contoh, di Jakarta telah terjadi konversi dari daerah rawa (Rawasari, Rawamangun, Rawabadak, Rawajati) menjadi kawasan terbangun. “Ada sekitar 13 sungai di Jakarta, semuanya kini mengalami sedimentasi. Tahun 1816, sungai di Jakarta digunakan untuk belayar kapal-kapal,” tutur pria kelahiran Sukoharjo, Solo 11 November 1963 ini.
Agus Maryono menambahkan konsep Jabodetabek dalam perspektif pengelolaan banjir harus dikembangkan menjadi Jatasebeker (Jakarta-Tangerang-Serang-Bekasi-Krawang) karena berkaitan dengan pengelolaan sungai. Selain itu, adanya desentralisasi daerah (otonomi daerah) tidak boleh menjadi kendala pengelolaan banjir lintas daerah. Pemerintah DKI Jakarta perlu memperhatikan skala pembangunan kota di utara Jakarta sehingga tidak membebani ruang kota dan menyebabkan perubahan muka tanah.
Menurut Agus, pengendalian banjir yang dapat dilakukan melalui pengelolaan daerah hulu terdiri atas reboisasi dan konservasi hutan, pengelolaan dan konservasi lahan pertanian-perkebunan, serta konservasi alur sungai, danau, dan embung, baik ukuran kecil maupun besar. Selain itu, tidak kalah penting adalah pengelolaan dan konservasi DAS di area perdesaan.
Agus meminta semua pihak mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk bahu-membahu mengatasi persoalan penurunan muka air tanah dan banjir dengan membangun sumur resapan dan biopori di sekitar pekarangan rumah. “Ibu kota adalah miliki kita bersama, wajib juga bagi kita untuk urun rembug. Diperlukan kesadaran dan usaha bersama,” katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, ia mengatakan DIY belum mengalami persoalan penurunan muka air tanah meskipun di beberapa tempat, seperti Jambusari, Condongcatur, terjadi penurunan muka air tanah tiap tahunnya. “Penurunan muka air tanah di DIY belum jadi persoalan. Selama daerah sekitar Gunung Merapi, masih dijadikan daerah kawasan hijau terbuka,” terang lulusan doktor University of Karlsruhe, Jerman, tahun 2000 ini.
Kendati begitu, ia menyarankan agar daerah lain selain kabupaten Sleman, seperti Bantul dan Kota Yogyakarta, yang menikmati muka air tanah harus mendukung program reboisasi di daerah resapan air bagian utara Jogja. (Humas UGM/Gusti Grehenson)