Diduga Terdapat 100 Kasus Korupsi pada Proyek Bantuan Bank Dunia

Meski dalam memberikan bantuan Bank Dunia (World Bank) selalu melihat tidak adanya indikasi korupsi, namun dalam praktiknya tetap saja adanya laporan dugaan korupsi dalam proyek bantuan Bank Dunia. Kasus korupsi di Indonesia nampaknya sudah begitu dahsyat dan menggurita.
“Investigasi selama tahun 2000-2006, dilaporkan sekitar 100 status kasus korupsi terjadi dalam proyek Bank Dunia. Dari 100 laporan tersebut 55 kasus ditutup, 13 diinvestigasi oleh Departemen INT Bank Dunia, 4 diinvestigasi oleh BPK dan BPKP, 28 kasus diinvestigasi oleh Unit Manajemen Proyek,” ujar Vishnu Yuwono, Governance Analyst Bank Dunia, Rabu (30/4) di Perpustakaan UGM, saat berlangsung diskusi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.
Dalam memaparkan masalah ‘Tata Pemerintahan dan Anti Korupsi (Governance and Anti Corruption/GAC): Fokus dari program Bank Dunia di Indonesia’, Governance Consultant Kantor Perwakilan Bank Dunia Indonesia ini, tidak mengungkapkan data berapa besar bantuan dana proyek atau kerugian dan hasil akhir dari kasus yang menimpa Bank Dunia karena dugaan korupsi tersebut.
Ia hanya sampaikan, bahwa strategi Bantuan Negara (2004-2008) antara lain dalam tata pemerintahan yang baik, membuat perencanaan pembangunan lebih tanggap terhadap kebutuhan, meningkatkan manajemen keuangan publik, memperkuat pemerintah daerah dan meningkatkan kredibilitas sektor publik. Selain itu juga membuat penyampaian layanan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bentuknya membantu meningkatkan sistem akses, pengelolaan dan pertanggung-jawaban atas penyampaian layanan publiK agar penyedia layanan publiK lebih bertanggungjawab terhadap klien mereka,” ujar Vishnu Juwono.
Di samping itu, strategi bantuan negara untuk memperbaiki iklim investasi berkualitas tinggi, yaitu dengan membantu membangun sektor keuangan yang kuat, mendorong sektor swasta yang kompetitif, membangun infrastruktur Indonesia dan menciptakan peluang pendapatan bagi rumah tangga yang miskin dan petani. Strategi bantuan negara ini juga dalam pengelolaan risiko bencana alam.
“Bantuan yang dilaksanakan Word Bank diantaranya membantu membangun kapasitas untuk pengelolaan risiko bencana alam, membantu dalam rekonstruksi Aceh dan Nias, dukungan perumahan dan pendapatan di Yogyakarta dan Jawa Tengah,” tutur Vishnu.
Ditambahkannya, bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, rencana aksi anti korupsi perlu selalu didiskusikan dan ditinjau oleh Komite Anti Korupsi. Diperlukan pula diskusi rapat tinjauan proyek dengan menyertakan PAD dan negosiasi.
Sementara itu, untuk fitur rencana mencakup peningkatan transparansi, pengawasan masyarakat sipil, mekanisme penanganan keluhan, kebijakan untuk memitigasi kolusi, sanksi dan penggantian kerugian serta penguatan pengawasan keuangan, maka rencana kerja anti korupsi ini perlu dimuat dalam web.
Diskusi yang digelar Indonesia Development Informasi Services (IDIS) Perpustakaan UGM ini, diikuti para mahasiswa S-1 dan S-2 dari perbagai perguruan tinggi, LSM, birokrasi dan sebagainya.
“Kegiatan ini untuk memperkenalkan lebih jauh tentang IDIS Perpustakaan UGM,” ujar Ketua Seksi IDIS Dewi Widianingsih menambahkan. (Humas UGM)