Diskusi Demokrasi dan Keragaman Budaya

Direktur Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Michel Wieviorka, menyebutkan kebijakan multikulturalisme merupakan salah satu ide untuk mengelola keanekaragaman budaya dalam upaya mewujudkan demokrasi. Demokrasi tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya.

Dikatakan Wieviorka, multikulturalisme berarti memberikan pengakuan terhadap perbedaan budaya, baik suku, bangsa, maupun ras. Multikulturalisme juga berarti memberikan hak-hak universal terhadap berbagai kelompok yang berbeda, ada pengakuan kesetaraan dalam hukum dan kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara. “Pada prinsipnya, multikulturalisme adalah adanya pengakuan terhadap perbedaan kebudayaan dan kesetaraan dalam derajat kemanusiaaan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat , “katanya, Senin (14/3), di Gedung Pascasarjana Fisipol UGM.

Dalam kuliah umum bertajuk “Democracy and Cultural Diversity”, sosiolog asal Paris ini mengatakan Kanada merupakan salah satu contoh negara yang dinilai berhasil dalam mengelola multikulturalisme. Kebijakan mengenai multikulturalisme yang diluncurkan Pemerintah Kanada pada tahun 1971 ini tidak hanya mendukung adanya pluralisme, tetapi juga memaksa masyarakatnya untuk menerima berbagai perbedaan yang ada. “Kebijakan tersebut terbukti berhasil meredam konflik yang terjadi antarpenduduk Kanada berbahasa Inggris dengan warga yang berbahasa Perancis dengan menetapkan dua bahasa tersebut sebagai bahasa resmi di Kanada,” tutur Director of the Centre for Sociological Analysis and Intervention (CADIS) ini.

Ditambahkan Wieviorka, dengan adanya kebijakan multikulturalisme, keberadaan para imigran yang masuk ke Kanada juga diperhitungkan, tidak seperti di sejumlah negara lain yang tidak sejahtera dan berkonflik dengan penduduk asli. “Para imigran juga turut dihimbau untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kanada,” ujarnya.

Hampir 200 ribu imigran dari berbagai etnis masuk ke Kanada tiap tahunnya. Kedatangan para imigran didorong dengan adanya situasi masyarakat Kanada yang sangat terbuka dan toleran untuk para imigran dari mana saja. Imigran di Kanada tidak menghadapi permasalahan laten imigran, yakni berkonflik dengan penduduk asli. “Konflik terjadi karena suatu keyakinan atau identitas dipaksakan untuk menjadi identitas lainnya,” terangnya. (Humas UGM/Ika)