YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bank Dunia meluncurkan Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization-Capacity Building (PEACH-CB) Project, Senin (28/3). PEACH-CB adalah program pengembangan kapasitas di bidang manajemen keuangan publik bagi pemerintah daerah, universitas lokal, dan LSM. Program pengembangan kapasitas ini meliputi pelatihan, technical assistance, pengembangan regional center of excellence, workshop, dan konferensi serta dukungan akademis bagi regional center of excellence.
Program ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan UGM yang memenangkan grant dari Bank Dunia sebesar 4 juta dolar dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang manajemen publik untuk mendukung desentralisasi fiskal. Pelaksanaan program mencakup 6 provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, dan Jawa Timur, serta satu Kementerian Dalam Negeri.
Country Director World Bank, Stefan Koeberle, mengatakan keberadaan PEACH diharapkan mampu meningkatkan kualitas manajemen keuangan publik di tingkat pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memantau manajemen keuangan publik. “Sangat penting menyediakan informasi baru bagi pemerintah daerah tentang manajemen keuangan publik dan meningkatkan kapasitas lembaga penelitian di Indonesia dalam melakukan analisis pengeluaran publik melalui penelitian manajemen keuangan publik,†tutur Koeberle usai meluncurkan PEACH yang didampingi oleh Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., di Ruang Multimedia, Kantor Pusat UGM.
Hasil kerja sama UGM dan World Bank ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan desentralisasi fiskal manajemen keuangan publik daerah. Salah satu tujuan jangka panjangnnya ialah memberikan tanggung jawab riil kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan pelayanan publik dan otonomi untuk pendapatan asli daerah. “Masyarakat lokal akan lebih mampu mendorong pemerintah daerahnya supaya lebih akuntabel sehingga ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan,†ujarnya.
PEACH-CB Project UGM akan melaksanakan berbagai program, meliputi bidang perencanaan dan penganggaran, pendapatan asli daerah, akuntasi dan monitoring serta evaluasi. Peserta pelatihan ditargetkan berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yakni Bappeda, Dispenda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan inspektorat daerah serta bagian-bagian yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pendapatan asli daerah, akuntansi, dan monitoring-evaluasi di SKPD-SKPD. “Pelatihan dan technical assistance berbentuk bantuan kepada pemerintah provinsi untuk menganalisis anggaran yang diajukan oleh SKPD, membantu komisi anggaran DPRD untuk menganalisis anggaran yang diajukan, dan menyusun peraturan-peraturan di daerah,†katanya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., menyambut baik terbentuknya PEACH sebagai hasil kerja sama UGM dengan World Bank. Program ini diharapkannya mampu memberikan solusi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. “Bagi UGM, program ini bisa menerapkan pengetahuan untuk kepentingan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,†katanya.
Rektor menambahkan keikutsertaan para peneliti UGM dalam PEACH diharapkan mampu memperoleh pengalaman dan formulasi pengetahuan baru dalam mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc,Sc., Ph.D., menyampaikan perubahan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini belum diikuti perubahan tata kelola (governance) yang baik. Sebelas tahun terakhir, penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah meningkatkan transparansi informasi.
Namun, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memunculkan peluang dominasi kontrol oleh elit lokal, yang pada akhirnya menghasilkan informasi yang tidak utuh atau asymmetric information. “Pada gilirannya, ini pun berdampak pada inefisiensi kelembagaan,” kata peneliti desentralisasi fiskal dan anggaran ini.
Wihana menilai lemahnya pengawasan dan penegakan kelembagaan menjadi hal yang krusial dalam hubungan pelaku desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan kelembagaan desentralisasi dan otonomi daerah telah mengakibatkan ketidakjelasan siapa yang menjadi pemberi kewenangan dan siapa yang diberi kewenangan atau yang mewakili. (Humas UGM/Gusti Grehenson)