YOGYAKARTA-Pengamat politik dari Universitas Northwestern Amerika Serikat, Prof.Jeffrey Winters menilai Indonesia merupakan negara demokrasi tanpa hukum. Hal ini berdasarkan pengamatannya bahwa pasca jatuhnya rezim Soeharto, sistem demokrasi di Indonesia justru beralih pada sistem oligarki. Akibatnya, hukum yang diharapkan bisa membatasi serta mengawal pemerintahan tidak berfungsi sama sekali.
“Demokrasi tanpa hukum dampaknya adalah demokrasi kriminal. Hukum disini justru tunduk kepada penguasa,â€kata Jeffrey dalam Diskusi Publik Oligarki dan Korupsi: Perspektif Ekonomi-Politik dan Hukum di Fakultas Hukum UGM, Jumat (15/4) sore.
Jeffrey menambahkan meskipun selama ini Indonesia cukup dikenal sebagai negara demokrasi, bahkan di beberapa hal lebih demokratis dibandingkan AS, namun ironisnya gelar negara terkorup masih sempat disandangnya. Bukti demokrasi Indonesia misalnya dalam sistem pemilu presiden dilakukan secara langsung. Selain itu jumlah partai politik lebih banyak dibandingkan AS.
Oligarki menurutnya lebih banyak berbasis pada uang dan kekayaan serta dimiliki oleh sejumlah elit. Sedangkan elit sejauh ini lebih banyak didukung berdasarkan status, posisi resmi, kapasitas mobilisasi, dan kekerasan. Oligarki ada yang bersifat jinak, namun ada pula yang liar. Dampak dari adanya oligarki selain hukum yang tunduk pada penguasa adalah figur yang lebih daripada institusi.
“Meskipun jumlah oligark kecil mereka menguasai hukum dan institusi . Oligarki berbasis uang dan kekayaan,â€kata Jeffrey.
Dengan adanya oligarki, ia mengakui di beberapa kesempatan masih banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan kembalinya suasana Orde Baru di jaman Soeharto. Di kala itu menurut mereka stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat lebih terjaga dan mapan.
“Soeharto memang dictator, tapi sebagian masyarakat kembali merindukan suasana Orde Baru yang menurut mereka lebih nyaman dan stsbilitas terjaga,â€kata Jeffery yang pernah tinggal di Yogyakarta itu.
Ia juga mencontohkan berkuasanya sistem oligarki yaitu banyaknya aset miliaran dolar milik orang Indonesia bahkan yang ada di luar negeri. Bahkan, kekayaannya ada yang mencapai 25% dari GDP Indonesia. “Konsentrasi keuangan Indonesia mungkin bisa berlipat dibandingkan Thailand, Malaysia, serta Singapura sekalipun,â€tutur Jeffrey (Humas UGM/Satria AN)