Akbar Tanjung: Otda Jangan Salah Arah!

YOGYAKARTA-Selama ini otonomi daerah (otda) ditengarai telah kehilangan arah. Dengan otda banyak daerah di Indonesia yang mengesampingkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tidak sedikit pula, dampak dari otda justru membuat semangat kedaerahan lebih kuat sehingga memunculkan ‘raja’ kecil di daerah. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari otda tersebut maka semangat untuk memajukan kepentingan daerah dan nasional harus selaras.

“Jangan berpikir hanya untuk kepentingan daerah saja tapi juga kepentingan nasional,”papar Akbar Tanjung usai pengukuhan Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D sebagai guru besar UGM, Selasa (19/4).

Akbar menambahkan dengan adanya otonomi daerah bisa sekaligus memberikan peluang dan kesempatan kepada putra daerah untuk tampil sebagai pemimpin baik di bangku eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian rekrutmen kepala daerah, misalnya perlu dioptimalkan agar bisa memberikan pelajaran dan pendidikan politik kepada rakyat lebih baik lagi.

“Jangan sampai rakyat hanya menjadi obyek politik untuk mencapai kepentingan politik sesaat. Inilah yang perlu diperbaiki,”tutur mantan ketua DPR tersebut.

Kepada wartawan Akbar Tanjung juga menilai keseimbangan peran antara legislatif dan eksekutif di daerah masih belum seimbang. Peran bupati/kepala daerah, kata Akbar, lebih kuat dan terlalu dominan dibandingkan peran legislatif. Selain itu Akbar juga berharap posisi sekretaris daerah (sekda) bisa tetap profesional sebagai jabatan karier dan tidak bersinggungan dengan politik.

“ Sebaiknya sebagai jabatan karier secara profesional harus dijaga dan jangan sampai bersinggungan terlalu jauh dengan politik,”ujar Akbar.

Disinggung tentang nasib keistimewaan Yogyakarta, Akbar sepakat jika pemerintah pusat dan DPR tidak meninggalkan aspek sejarah dan peran masyarakat terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun, ia juga tidak setuju jika ada ‘suara’ masyarakat Yogyakarta untuk referendum atau bahkan lepas dari NKRI.

“ Saya tidak ingin jauh tentang itu karena sudah jadi wewenang pusat dan DPR. Silakan dicari titik temu antara demokrasi dan musyawarah untuk mufakatnya,”kata Akbar singkat (Humas UGM/Satria AN)