Berbagai pengajaran ilmu ekonomi yang memberi penekanan persaingan (competition) sudah saatnya dievalusi kembali. Beberapa pihak berharap neoclassical economics yang telah mendominasi pengajaran dan studi ekonomi di sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia dapat diubah.
Di samping bertentangan dengan paham kebersamaan dan kekeluargaan, neoclassical mainstream economics dinilai penuh dengan ideologi liberalisme dan individualisme barat. Hal itu dapat dilihat dari beberapa teks buku yang mewarnai banyak kampus di Indonesia. “Paham ini tentu bertolak belakang dan ditentang sebab secara moral dan etik mengakibatkan yang miskin atau lemah termarjinalisasi,” kata Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Kamis (28/4), saat menjadi pembicara kunci dalam Bedah Buku ‘Berpikir Besar dalam Koperasi: Catatan 36 Tahun Kospin Jasa”.
Kaum strukturalis yang peka terhadap ketimpangan, dalam pandangan Sri Edi Swasono sebagai pihak utama yang menentang keberadaan ilmu ekonomi neoclassical meinstream. Selain rakus, neoclassical mainstream economics berorientasi mencari kepuasan maksimal (maximing satisfaction) dan keuntungan maksimal (maximing profit). “Artinya mereka tak peduli kepentingan bersama seluruh masyarakat,” terangnya
Oleh karena itu, menurut Sri Edi Swasono, negara harus turut campur tangan dan tidak menitipkan nasib rakyat dan kepentingan negara kepada selera dan kehendak pasar bebas. Tidak hanya itu, negara diharapkan mampu mendesain dan menata perekonomian agar terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat. “Kebersamaan dan kerja sama menjadi kunci jawaban karena bagaimanapun demokrasi ekonomi yang mementingkan masyarakat (public-interest atau social-interest) lebih utama dibanding kepentingan orang-perorang (self-interest),” ujarnya.
Bedah buku hasil kerja sama Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA) ini menghadirkan pula pembicara Prof. Dr. Mochammad Maksum, Dr. Revrisond Baswir, M.B.A., Drs. Dumairy, M.A., dan H.A. Zaky Arslan Djunaidi. Acara diisi pula dengan pembacaan Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Cabang Yogyakarta. (Humas UGM/Agung)