Bibit Riyanto: Makin Banyak ‘Penjahat’ Jadi Pejabat

YOGYAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Slamet Riyanto menegaskan maraknya praktik politik uang dalam setiap pemilihan kepala daerah berdampak semakin banyak ‘penjahat’ korupsi yang terpilih menjadi pejabat. Hal itu memberikan dampak makin sulitnya tindak pidana korupsi untuk diberantas.
“Jangan pilih penjahat jadi pejabat. Namun kini banyak penjahat yang jadi pejabat. Sistem politik kita yang sarat money politic (politik uang), menjadikan pemberantasn korupsi semakin sulit ditegakkan,” kata Bibit saat memberikan pengarahan kepada 234 lulusan baru profesi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) di Grha Sabha Pramana, Sabtu (25/6).
Menurut Bibit, dengan adanya praktik politik uang menyebabkan masyarakat diajari pragmatisme dalam milih kepala daerah. Padahal tidak jarang kepala daerah terpilih tersebut menjadi seorang koruptor karena ingin mengembalikan uang yang dia keluarkan saat proses pemilihan. “Kita juga temukan, semakin banyak juga pejabat yang kaya karena hibah,” katanya.
Bibit mengakui selama 3 tahun menjadi wakil pimpinan KPK, kondisi korupsi di indonesia terjadi secara sistematik dan meluas ke semua sektor, tidak hanya merugikan keuangan negara tapi hak sosial ekonomi masyarakat. Sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penberanatasan korupsi juga dilakukan secara luas biasa. “Korupsi masih marak dan masif di masyarakat karena ada anggapan korupsi sebagai hal biasa, karena mulai dari pengurusan KTP, perijinan hingga SIM sudah ada praktik korupsi,” ujarnya.
Besarnya praktik korupsi tersebut juga ditandai dengan jumlah pengaduan masyarakat ke KPK tentang adanya perilaku korupsi. “Pengaduan tindak pidana korupsi yang disampiakan ke KPK capai 48.206 pengaduan. Semua yang dilaporkan hampir terjadi di setiap strata sosial,” tuturnya.
Bibit mengibaratkan perilaku korupsi di Indonesia tak ubahnya seperti gunung es di lautan. Terkadang yang baru terungkap selama ini hanya bagian puncaknya sementara dibawahnya belum tersentuh. Oleh karena itu, Bibit menganggap peran akuntan semakin penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, akuntan dapat mengaudit berapa nilai kerugian Negara yang ditimbulkan dari praktik pidana korupsi. Bahkan dengan akuntan pula mampu melakukan mitigasi dan pencegahan terjadinya korupsi.
“Akuntan harus punya integritas dan kompetensi. Jangan sampai dimanfaatkan untuk memanipulasi data keuangan. Karena yang banyak terjadi kasus mark up dan manipulasi data,” tuturnya.
Asisten Wakil Rektor Bidang Admisnitrasi Keuangan dan SDM UGM Dr. Ir. Jamhari mengatakan peran akuntan sangat penting dalam menunjang keberlangsungan sebuah perusahaan dan Negara dengan adanya pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Yang butuh sehat bukan hanya tubuh, tapi juga perusahaan dan lemabag negara. Karena maju dan tidaknya pengelolaan sebuah lembaga butuh ksehatan keuanagan negara dan perusahaan. Yang mampu mendiagnosis kesehatan keuangan sehingga lebih kompetitif adalah seorang akuntan,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)