Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM mendesak agar Jaksa Agung Hendarman Supanji segera dicopot dari jabatannya dalam rangka melakukan pembersihan kejaksaan dari mafia peradilan. Hal ini berdasarkan atas terungkapnya rekaman antara beberapa jaksa Agung Muda dengan Artalyta Suryani dalam praktik suap menyuap kasus BLBI.
“Dalam hal ini Jaksa Agung harus dicopot dan menonaktifkan semua jaksa yang diduga terlibat, termasuk beberapa Jaksa Agung Muda, sebagai momentum membersihkan institusi kejaksaan dari praktik kotor mafia kejaksaan, †kata Zainal Arifin Mochtar SH LL.M kepada wartawan di kantor Pukat Korupsi UGM, Rabu (25/6).
Menurut Mochtar, semenjaknya tertangkapnya jaksa Tri Urip gunawan, aib kejaksaaan makin terkuak. Apalagi setelah di pengadilan, diputar rekaman pembicaraan antara Artalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan serta para petinggi di kejaksaan Agung, diantaranya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS), Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMINTEL) dan Jaksa agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN). Maka dari itu, Mochtar mengusulkan agar KPK untuk segera mengambil alih semua kasus BLBI dan memeriksa semua jaksa yang terlibat.
“Ini megindikasikan bahwa penanganan kasus korupsi BLBI di Kejaksaan Agung sarat dengan praktik korupsi dan suap menyuap, karena itu KPK perlu mengambil alih kasus tersebut dan mengusutnya hingga tuntas,†tegasnya.
Menurut zainal, KPK harus menyelidiki keterkaitan antara para jaksa tersebut dengan perkara suap-menyuap kasus BLBI dan kasus-kasus yang pernah di SP3-kan. Semua jaksa harus diperiksa, termasuk beberapa jaksa agung muda dan semua jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan kasus BLBI.
“Mereka harus diberi sanksi yang tegas, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum,†tegasnya.
Sementara Oce Madril SH, menyesalkan jika di era pemerintahan SBY-JK belum ada satu pun tersangka yang diajukan ke pengadilan. Diakuinya, selama tahun 2007 hanya 16 orang yang baru diperiksa oleh kejasaan agung dan tidak ada satu pun diajukan ke pengadilan dan proses hukumnya pun stagnan di tingkat penyelidikan.
Oce Madril juga mendesak presiden untuk segera mengeluarkan intruksi pembenahan dan pembersihan institusi kejaksaaan agung. “Presiden sebagai atasan jaksa agung turut bertanggung jawab atas kredibilitas kejaksaan agung. Presiden harus membuktikan komitmennya untuk membersihkan praktik mafia peradilan di institusi penegak hukum, terutama kejaksaan agung,†ujarnya (Humas UGM/Gusti Grehenson).