Stop Impor Daging dan Beras?

YOGYAKARTA – Pemerintah dan DPR diharapkan untuk mengevaluasi kebijakan impor bahan pangan yang selama ini dirasakan tidak selaras dengan upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Selama ini, kebijakan impor tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan kehidupan petani. Namun, meskipun dalam kondisi mendesak, kebijakan impor komoditas pangan tertentu masih diperlukan.

Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam seminar nasional kedaulatan pangan yang diselenggarakan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Sabtu (10/9). Hadir para pembicara, antara lain Dirjen Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Kementan, Dr. Ir. Gatot Irianto, Anggota Komisi III DPR RI, Ir. Djoko Udjianto, dan Guru Besar FTP UGM, Prof. Dr. Ir. Moch. Maksum Mahfud.

Dekan FTP UGM, Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., menerangkan empat indikator ketahanan pangan ialah produksi, konsumsi, distribusi, dan tingkat daya beli. Namun, keempat indikator ini belum tercapai sehingga pemerintah perlu menyusun kembali peta kebijakan mewujudkan ketahanan pangan. ”Capaian indikator ketahanan pangan belum tercapai. FTP berinisitif mengangkat isu ini karena ketahanan pangan tidak hanya diusung lembaga teknis, tapi juga harus didukung oleh lembaga legislasi,” ujarnya.

Anggota DPR, Djoko Udjianto, sepakat seharusnya pemerintah perlu melakukan kebijakan ketahanan pangan secara menyeluruh dengan tidak lagi menggantungkan pada kebijakan impor. Bahkan di banyak tempat, beberapa hasil produk pertanian lokal kalah bersaing dengan produk impor. Terkait dengan rencana kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Bulog, Djoko sepaham dengan alasan stok beras nasional belum terpenuhi. “Stok beras nasional dikatakan aman jika sudah memenuhi 3 juta ton untuk 3 bulan ke depan. Sekarang terealisasi 1,2 juta ton,” kata politisi dari Partai Demokrat ini.

Lain halnya dengan komoditas daging, Joko mengatakan komisinya di DPR akan mendesak pemerintah untuk sementara menghentikan kebijakan impor daging. Sehubungan hasil survei BPS yang menyebutkan jumlah ternak hewan sapi dan kerbau cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.

Sementara itu, Dirjen Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Kementan, Dr. Ir. Gatot Irianto, menuturkan pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar 4,8 triliun untuk membangun sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkat hasil produksi pertanian. “Saat ini, realisasinya mencapai 53 persen,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)