Pemerintah Tertibkan Peta Perbatasan

YOGYAKARTA- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya terkait peta dan persoalan kepastian perbatasan antar negara. Hal ini misalnya bisa dijumpai pada kasus Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat yang melibatkan Malaysia. Untuk itu saat ini Bakosurtanal juga tengah berusaha menyelesaikan pembuatan 45 peta perbatasan yang melibatkan Indonesia dengan beberapa negara selain Malaysia.
“Dari 45 peta perbatasan yang akan kita selesaikan, kurang lebih 13 diantaranya masih Outstanding Boundary Problems (OBP) karena belum diratifikasi,”papar Deputi Bidang Survei Sumberdaya Alam BAKOSURTANAL, Priyadi Kardono, dalam Simposium Nasional Sains Geoinformasi di Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis (27/10). Simposium diadakan oleh PUSPICS Fakultas Geografi UGM.
Priyadi menambahkan khusus kasus Camar Bulan dan Tanjung Datu sebenarnya secara teknis telah ada acuan dari traktat yang disetujui terutama antara Belanda dan Inggris di tahun 1891, 1915, dan 1928 dalam pengambilan batas-batas. Hanya saja untuk sistem koordinasi pengukuran koordinat dan peta topografinya belum ada.
“Dulu juga ada MoU antara Indonesia dan Belanda di tahun 1973, 1976, dan 1978. Tapi memang ada patok yang rusak atau hilang,”urai Priyadi.
Persoalan perbatasan dan batas wilayah baik antar negara maupun antar wilayah (propinsi atau kabupaten) menurut Priyadi terkadang menjadi persoalan cukup krusial. Terkadang persoalan kemudian juga beralih pada masalah penambahan anggaran untuk membahas dan menyelesaikan sebuah konflik perbatasan.
“Sebuah perbatasan kalau tidak ada yang punya potensi seperti minyak bumi, batubara, dll biasanya tidak menjadi konflik atau problem. Tapi lain kalau sebuah perbatasan yang punya potensi sumberdaya alam,”katanya.
Dalam kesempatan itu Priyadi juga menyinggung upaya untuk terus menyamakan persepsi tentang peta geospasial di Indonesia. Dengan adanya reformasi tunggal dalam bidang geospasial tersebut diharapkan ke depan data geospasial di Indonesia akan lebih baik, tertib dan handal. Saat ini, imbuh Priyadi, peta geospasial di Indonesia masih banyak dibuat masing-masing unit dan instansi sehingga beragam.
“Informasi geospasial itu diperlukan semua sektor maka ke depan kita akan lakukan reformasi tunggal data peta geospasial agar lebih baik, tertib, dan handal,”terang Priyadi (Humas UGM/Satria AN)