YOGYAKARTA – Di berbagai daerah terpencil dan perbatasan masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan. Bahkan membutuhkan banyak tenaga dokter, perawat, ahli gizi, dan apoteker. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu menempatkan tenaga kesehatan secara merata tanpa membatasi hak mereka untuk memilih daerah tempat kerja.
“Di Papua kekurangan 250 dokter umum, belum lagi di daerah perbatasan dan terpencil. Padahal di Jakarta, tempat praktik dokter justru dibatasi,†kata Wakil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia fakultas Kedokteran (FK) UGM, Rabu (14/12). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka pelaksanaan seminar nasional prospek kerja profesi tenaga kesehatan.
Suhardjo menyebutkan, saat ini terdapatkan 73 fakultas kedokteran di lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah lulusan dokter sudah bisa mencukupi kebutuhan di daerah. Namun sayang, penempatan tenaga dokter ini di daerah belum merata. “Di FK UGM saja tiap tahun meluluskan 250 orang dokter,†imbuhnya.
Meski lulusan dokter umum sudah mencukupi, namun untuk dokter spesialis masih sangat minim. Pasalnya, lulusan dokter spesialis lebih banyak berkiprah di kota besar di pulau Jawa. Oleh karena itu, Untuk menambah jumlah tenaga dokter spesialis dia mengusulkan pemerintah menambah alokasi beasiswa untuk para lulusan dokter mengambil pendidikan dokter spesialis. “Selama ini mereka yang menempuh pendidikan dokter spesialis lewat dana sendiri. Sehingga ketika bekerja pun mereka berhak memilih sendiri tempat kerjanya,†katanya
Untuk meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan, Suhardjo mengusulkan agar pemerintah menggalakkan kembali program pengabdian masyarakat bagi lulusan dokter untuk mengabdi di daerah. “Semacam wajib kerja sosial. Intinya untuk mengabdi kepada negara dengan mereka bekerja di daerah,†usulnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)