• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Delapan Juta Hektar Tanah untuk Rakyat Miskin Belum Terealisasi

Delapan Juta Hektar Tanah untuk Rakyat Miskin Belum Terealisasi

  • 27 Maret 2012, 13:52 WIB
  • Oleh: Gusti
  • 5038
Delapan Juta Hektar Tanah untuk Rakyat Miskin Belum Terealisasi

YOGYAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono diminta segera merealisasikan janji kampanye untuk menyediakan 8 juta hektar tanah untuk rakyat miskin. Selain itu, Presiden diminta mencabut Kepres No. 10 tahun 2001 yang menunda kewenangan pemerintah daerah mengurusi bidang pertanahan. Hal itu mengemuka dalam simposium nasional Reforma Agraria, Otonomi Daerah dan Kedaulatan Ekonomi Bangsa yang berlangsung di Grha Sabha Pramana, Selasa (27/3). Hasil Kerjasama UGM, Forum Rektor Indonesia, Universitas Haluoleo, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Dr. Ryass Rasyid, MA., menegaskan dirinya akan mendesak presiden untuk merealisasikan usulan tersebut terutama mencabut kepres penundaan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan. Sudah semestinya pengelolaan pertanahan menjadi kewenangan daerah. Namun sejak munculnya kepres N0 10 tahun 2001 yang ditandatangni Abdurahman Wahid, menjadikan pemerintah daerah sampai saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi pertanahan. “Tertunda hingga hari ini, padahal sudah ganti dua kali presiden,” katanya.

Dia menambahkan, adanya kewenangan administrasi pertanahan untuk dikelola oleh pemerintah daerah ini untuk mendorong kemajuan masyarakat.”Tidak semua daerah punya tambang dan hutan, namun yang pasti mereka punya tanah meski gersang, tanah ini bisa digunakan bargaining power untuk investasi,” katanya.

Dia juga menilai janji kampanye 8 juta hektar tanah untuk rakyat miskin juga belum direalisasikan oleh pemerintah. “Delapan juta hektar ini bukan jumlah yang sedikit. Tapi, yang tahu kondisi tanah dan mengidentifikasi justru pemda, bukan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Sehubungan adanya desakan mengamandemen Undang-undang Pokok Agraria, Ryas Rasyid tidak sependapat karena yang dibutuhkan justru membuat peraturan baru untuk merealisasikan peggunaan tanah untuk sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. ”Jadi, reformasi agraria dalam konteks otononi daerah mencegah salah urus pertanahan karena begitu luasnya wilayah yang dikelola,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kebuapaten Seluruh Indonesia (APKASI), Ir. Isran Noor, M.Si, menhatakan tuntutan peran optimal pemerintah daerah untuk mengurusi admnistrasi pertanahan semakin menguat karena makin sering munculnya konflik-konflik agraria. Sehingga diperlukan peraturam pelaksnaan yang mengatur kewenagan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan angsung dengan maslaah konflik hak-ahak atas tanah.

Pengamat ekonomi pertanian UGM Prof. Dr. Ir. Masyhuri, menyebutkan ada 163 konflik agraria selama tahun 2011. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun 2010 yang mencapai 106 kasus. Menurutnya, konflik tersebut terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum karena terdapat dualisme peraturan, yakni hukum nasional dan hukum adat. Disamping itu, adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah. “Petani rata-rata hanya mengolah lahan kurang dari setengah hektar, seharusnya minimal 2 hektar seperti yang diamanatkan Undang-undang,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Berita Terkait

  • Amien Rais : 56 Persen Perbankan Dikuasai Asing, Pendidikan dan Pertanian Menyusul

    Friday,16 May 2008 - 13:09
  • Tanah Terlantar Capai 7,3 Juta Hektar

    Saturday,25 July 2009 - 18:05
  • Pengentasan Kemiskinan Melambat, Subsidi BBM Sebaiknya Dialihkan ke Infrastruktur

    Friday,05 September 2014 - 15:04
  • Pemerintah Targetkan Luas Lahan HKm Mencapai 400 ribu Hektar di Tahun 2009

    Thursday,15 January 2009 - 11:31
  • Joyo Winoto : Ketimpangan Kepemilikan Aset sebagai Penyebab Kemiskinan

    Thursday,22 November 2007 - 11:48

Rilis Berita

  • Fenomena Perpajakan di Indonesia: Sentimen terhadap Pajak Positif tapi Kepatuhan Membayar Pajak Rendah 30 January 2023
    Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi UGM, Ika Rahma Susilawati, menulis disertasi berjudul &ld
    Gloria
  • 116 Tim Ikut Olimpiade Geografi Nasional di UGM 30 January 2023
    Sebanyak 116 tim dari sekolah SMP dan SMA dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti Olimpiade
    Gusti
  • UGM dan Pemprov Bengkulu Bahas Bengkulu Leadership Program 30 January 2023
    Untuk melahirkan penerus generasi muda Bengkulu yang berkualitas di masa depan, Gubernur Bengkulu
    Agung
  • Mahasiswa UGM Buat Aplikasi Layanan Ramah Disabilitas 30 January 2023
    Mahasiswa UGM berhasil mengembangkan inovasi teknologi berupa aplikasi layanan ramah disabiltas y
    Ika
  • Menteri PUPR dan 45 Guru Besar Diskusi Soal Sumber Daya Air IKN 30 January 2023
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaha
    Gusti

Agenda

  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual