EBT Belum Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Rakyat

YOGYAKARTA – Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM mendesak pemerintah dan BUMN untuk segera mengoptimalkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat. Pasalnya, ditemukan banyak proyek energi terbarukan yang gagal dilaksanakan di daerah. Menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam pelaksanaan proyek EBT. “Di Grobogan misalnya, proyek biodiesel terbengkalai, disana petani dimobilisasi melalui kelompok tani dan diposisikan sebagai penyedia bahan baku bukan pada kemanfaatan energi,” kata peneliti PSEK Puthut Indroyono dalam Diskusi ‘Menggugat Kedaulatan Negara atas Sumber daya Alam di kantor pSEK, Rabu (2/5).

Fakta sebaliknya, program serupa justru berhasil dilakukan di Negara-negara belahan benua Eropa. Program ini dijalankan berbasis investasi rakyat dengan kepemilikan kolektif. Pengelolaan model sentralistik berbasis mekanisme pasar berangsur-angsur ditinggalkan karena kebijakan energi merupakan persoalan Negara dan rakyatnya. “Di sana, partisipasi rakyat tidak lagi sebatas konsumsi tapi juga produksi dan distribusi serta penguasaan faktor –faktor produksi,” katanya.
Alhasil, lanjut Puthut, rakyat berbondong-bondong membeli saham energi dengan membolehkan tanahnya untuk tempat pembangkit atau sekedar dilewati transmisi listrik. “Mereka mendukung program karena kontribusi sekecil apapun diperhitungkan dalam biaya maupun keuntungan,”katanya.
Di Indonesia, masyarakat perlu didorong untuk mendukung program EBT karena mereka berkepentingan menjaga kesinambungan dan terjangkaunya harga. “Ketika pemerintah mengusulkan kebijakan energi, perlu mekanisme yang melibatkan masyarakat,” katanya.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM KM UGM Ahmad Rizky lebih menyoroti persoalan kenaikan harga BBM akhir-akhir akibat dari ketidakmandirian Negara dalam pengelolaan Migas. Soalnya, banyak sumur-sumur minyak yang masih dikuasai oleh perusahaan asing. Ia pun mengusulkan perlunya pencabutan paket perundang-undangan tentang migas dan mineral serta melakukan renegosiasi kontrak karya sumber daya alam yang tidak menguntungkan rakyat. (Humas UGM/Gusti Grehenson)