Kerangka kebijakan reformasi birokrasi yang telah disusun oleh pemerintah dinilai tidak akan berjalan dengan optimal. Pasalnya rancangan reformasi birokrasi yang dibuat belum mengakomodasi aspek perbedaan karakteristik antar lembaga dan antar daerah. Sementara, suatu lembaga mempunyai persoalan dan sumber daya yang berbeda.
“Dalam pelaksanaan pasti akan menghadapi kendala karena pemerintah memukul rata kebijakan pelaksanaan reformasi. Reformasi birokrasi yang disusun tidak berdasar karakteristik masing-masing kementrian maupun lembaga padahal setiap lembaga memiliki kondisi dan sumber daya yang berbeda,†jelas Gumilang Aryo Sahadewo, Staf pengajar pada Magister Ekonomika Pembanguan (MEP) FEB UGM, Selasa (29/5) di kampus setempat.
Menurutnya setiap lembaga memiliki kesiapan yang berbeda sehingga tidak tepat jika menyamaratakan kebijakan pelaksanaan reformasi. Idealnya reformasi birokrasi disusun berdasar karakteristik masing-masing kementrian dan lembaga. “Indikator dan parameter pelaksanaan setiap lembaga harusnya disusun khusus untuk mencapai sasaran lembaga tersebut,†terangnya.
Aryo menyebutkan rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Meskipun perbaikan pelayanan publik di era reformasi menjadi harapan seluruh masayarakt, tetapi dalam perjalanannya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Tanggapan masyarakat cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran. “Utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik. Selain itu sistim dan prosedur yang masih berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban," ujarnya.
Kenyataan inilah mendorong MEP FEB UGM menyelenggarakan seminar untuk merumuskan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait aspirasi kementrian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah terkait reformasi birokrasi. Dalam seminar nasional yang mengangkat tema “ Tantangan dan Peluang Reformasi Birokrasi Indonesia†ini juga akan diperkenalkan reformasi birokrasi khususnya pada pemerintah daerah. “Selain itu juga akan membahas kompleksitas desain serta prospek pelaksanaan reformasi birokrasi. Termasuk untuk membahas pelaksanaan reformasi birokrasi dari sudut pandang pemerintah,†papar Aryo yang sekaligus berlaku sebagai ketua panitia seminar.
Rangkaian seminar, dimulai dengan workshop pada tanggal 1 Juni 2012 yang akan dipandu Dosen MEP FEB UGM, Abdul Halim. Sementara seminar nasional akan dilaksanakan pada 2 Juni 2012 di Hyatt Hotel Yogyakarta yang rencananya akan dibuka oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menghadirkan sejumlah pembicara seperti Erry Riana Hardjapamekas (Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi), Bambang Wijayanto (KPK), Wihana Kirana Jaya (Dosen MEP FEB UGM), dan Ainun na’im (Sekjen dan ketua tim reformasi Kemendikbud). Selain itu juga akan dihadirkan sejumlah pimpinan dari beberapa daerah di Indonesia seperti Gubernur Jambi, Gubernur Banten, Bupati Gunungkidul, dan Walikota Tangerang.
Diharapkan, dengan adanya seminar ini dapat mengakomodasi kompleksitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan desainnya sesuai dengan perbedaan karakteristik antara lembaga dan antar daerah. "Setiap lembaga memiliki kesiapan berbeda sehingga kita tidak bisa memukul rata kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi," imbuhnya.