Bank Dunia mengklaim good governance menjadi resep ampuh dalam penanggulangan kemiskinan. Prinsip-prinsip dalam good governance memberikan harapan pelayanan yang baik, bukan saja mengurangi kemiskinan, namun menguatkan potensi agar kerentanan makin berkurang.
Sayang, klaim ini tidak terbukti karena pengurangan jumlah penduduk miskin bukan hanya karena penyelenggaraan good governance. “Salah satu temuan dari penelitian yang saya lakukan memperlihatkan meski belum dilaksanakan good governance secara baik, angka kemiskinan selama lima tahun terus mengalami penurunan. Ini membuktikan masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan,â€ujar Dra. Indra Kertati, M.Si di ruang seminar Pascasarjana Fisipol UGM, Sabtu sore (15/12).
Indra Kertati menilai kontribusi penyelenggaraan good governance dalam penanggulangan kemiskinan bisa jadi terbukti manakala penerapan prinsip-prinsip good governance dijalankan secara konsisten. Sayangnya, prinsip-prinsip ini diperluas dengan mengkaitkan keterbukaan pasar yang cepat dan cenderung memaksakan kehendak terutama penyerahan sektor publik yang seharusnya dikelola negara, namun telah menjadi penguasaan modal asing. “Konsep inilah yang kemudian banyak menjadi sorotan, bahwa good governance telah diintervensi dengan konsep neo liberalism,†urainya saat melaksanakan ujian terbuka Program Doktor Ilmu Politik UGM.
Good governance, menurut Indra Kertati, telah sengaja diciptakan untuk mengurangi peran negara yang dianggap dominan dan memberikan peluang bagi swasta dan masyarakat. Problemnya peran penting sektor publik yang tergantikan ini memberi beban kepada masyarakat dan pada akhirnya makin membuat rakyat makin tersudut. Ia muncul dan menyebarkan virus dimana-mana yang kemudian dianggap sebagai dewa yang mampu menyelesaikan segalanya termasuk kemiskinan.
“Sesungguhnya yang terjadi adalah terbelenggunya negara, karena good governance ditawarkan dengan keterbukaan pasar yang belum sempat dipikirkan oleh pemerintah,â€papar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
Mempertahankan desertasi “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan, studi kasus PNPM Mandiri di Kabupaten Pangkajene Kepulauan/ Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengahâ€, Indra Kertati menyatakan pelajaran penting dalam penerapan good governance pada program PNPM adalah bergeraknya seluruh komponen. Good Governance di dua wilayah tersebut bukan semata-mata relasi masyarakat, swasta dan pemerintah, namun relasi yang menggerakkan komponen-komponen dari prinsip good governance. (Humas UGM/ Agung)