Peneliti Sistem Informasi Geografi dan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi UGM, Dr Hartono DEA DESS menegaskan, teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) membantu dalam memberikan informasi geografi dalam perencanaan pengembangan wilayah terutama dalam hal pengukuran, pemetaan, pengawasan dan permodelan dalam pengembangan wilayah. Namun demikian, Hartono masih menyayangkan masih banyaknya pemerintah daerah yang belum memanfaatkan Sistem Informasi Geografis dalam menyususn perencanaan pembangunan wilayah di daerah.
“Dengan adanya SIG memungkinkan adanya perbandingan perkembangan sebuah wilayah dari waktu ke waktu sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dalam memutuskan kebijakan perencanaan pembangunan di wilayahnya,†ujar Hartono dalam ‘Sosialisasai Pengelolaan dan utilisasi Data Spasial untuk Perencanaan Pembangunan’, Selasa (18/11) di Gedung Auditorium MM Kampus UGM.
Hadir sebagai pembicara diantaranya Deputi Survei Dasar Sumberdaya Alam BAKOSURTANAL Prof Dr Aris Poniman, Bappenas RI Dr Arifin Ruadianto, Dr Ken Martina dari Gitamanda dan Kepala Bidang Basis Data Pusat Atlas BAKOSURTANAL Drs Didik Mardianto.
Menurut Hartono, dalam pengembangan wilayah SIG sangat berguna dalam menentukan pemetaan zona kawasan lindung, zona kawasan budidaya seperti perikanan dan kesehatan, zona wilayah potensial Sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan zona tata ruang. “Kesemuanya ini mendukung dalam pengambilan kebijakan pengembangan wilayah,†jelasnya.
Lebih lanjut Hartono menambahkan, SIG juga bisa memberikan informasi zona wilayah penyebaran penyakit malaria. Dengan hasil sensor kamera udara dan scanner berupa hasil citra penginderaan jauh memberikan informasi mengenai penggunanan lahan, saluran drainase dan penentuan daerah tempat bersarangnnya nyamuk sehingga bisa diketahui zona yang berisiko terkena wabah demam berdarah.
Sementara Dr Ken Martina berpendapat bahwa dalam perencanaan pembangunan wilayah atau Regional Development Pallaning (RDP) di butuhkan data utilisasi pulau khususnya Pulau Jawa, Madura dan Bali, sehingga diperlukan pendekatan berbasis sektoral dan kewilayahan dengan metode perencanaan berbasis model dinamis.
“RDP di Indonesia memerlukan pendekatan pertimbangan aspek sosial, ekonomi dn lingkungan hidup sehingga perlu dikembngakan model RDP berbasisi model dinamis untuk pulau Jawa, Madura dan Bali,†jelasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)