Infrastruktur jalan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ini bertanggung jawab sebesar 5%-25% pada harga akhir sebuah komoditi yang ada di pasar. "Jadi, kalau sistem transportasi kita tidak didorong secara bagus, kita akan mengalami kenaikan harga-harga komoditi produk yang cukup besar dan itu akan memengaruhi tingkat belanja masyarakat," tutur Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, M.Sc. di Ruang Seminar Magister Studi Kebijakan UGM, Kamis (16/7).
Pernyataan itu disampaikannya dalam seminar bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM yang mengangkat tema "Arah Baru Reformasi Transportasi". Dewan peneliti di Magister Transportasi dan Logistik UGM menjelaskan Indonesia saat ini masih memiliki prospek cukup besar untuk pengembangan industri infrastruktur dan konstruksi. Hal tersebut cukup menarik karena banyak negara asing mendirikan pusat-pusat konstruksi di Indonesia.
Lebih lanjut dijelaskan Danang Parikesit, pembangunan infrastruktur, baik air, jalan, jembatan, maupun lainnya, menggunakan tiga karakteristik pendanaan. Pendanaan dapat berasal dari pemerintah penuh, swasta, dan gabungan antara keduanya, swasta dan pemerintah. "Jalan tol, misalnya, itu merupakan pendanaan yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Pemerintah menyediakan tanah dengan cara membeli dan menyediakan, pihak swasta menyediakan untuk pembangunannya," jelas Direktur Masyarakat Transportasi Indonesia ini.
Dalam seminar yang dipandu oleh moderator Prof. Dr. Muhadjir Darwin ini, Danang Parikesit lebih banyak menyorot peran Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia berharap agar proyek-proyek PPP dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis finansial. Selain itu, dengan tingkat likuiditas dunia yang terbatas, Indonesia diharapkan mendapatkan kemudahan untuk berbagai proyek, misalnya program pemerintah berupa pembangunan jalan tol trans jawa sepanjang 1.000 km. Demikian pula realisasi pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan Semarang-Cirebon agar segera mulai dikerjakan.
"Arahnya bagaimana kita mendorong upaya-upaya untuk menaikkan peran pihak swasta di dalam melakukan investasi di bidang infrastruktur. Sesungguhnya, peran apa yang bisa dilakukan pemerintah ketika dihadapkan merancang sebuah project besar, apakah waktunya tepat untuk melakukan perubahan atau ada kemungkinan-kemungkinan, lantas organisasi-organisasi apa saja yang akan bertanggung jawab terhadap proyek ini," ujar Ketua LPPM UGM ini. (Humas UGM)