Yogya, KU
Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi MEng PhD, Selasa sore(11/12) menerima kunjungan 13 delegasi yang berasal dari Universitas Cenderawasih, Universitas Papua dan Staf Menkoekuin. Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rektorat ini, dihadiri oleh Wakil Rektor Senior Bidang P3M Prof Dr Retno S. Sudibyo, M.Sc Apt, Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Dr Ainun Naim, MBA.
Kunjungan ini dalam rangka menjalin kerjasama dengan UGM dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah Papua dan Papua Barat sejak diterbitkannya Inpres No.5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Ini adalah kesempatan UGM untuk melaksnakan Inpres No 5 tahun 2007 tentang pengmbangan Provinsi Papua dan Papua barat, “ujar wakil Rektor Senior Bidang P3M Prof Dr Retno S.Sudibyo, M.Sc Apt, usai menerima kunjungan delegasi Papua.
Menurut Retno, pengembangan provinsi Papua dan Papua barat ini tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat saja, maka dari itu pemerintah pusat melalui Menkoekuin meminta UGM untuk memberikan pendampingan kepada 2 universitas tersebut sebagai pelaksana program.
Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah menunjuk universitas Cenderawasih dan Universitas Papua dalam pelaksaan program percepatan pembangunan dan upya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah menginginkan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi setempat. Karena untuk percepatan pembangunan daerah dan kualitas SDM tidak cukup dilakukan dua universitas tersebut, sehingga perlu mendapat pendampingan dari perguruan tinggi lain, dalam hal ini UGM yang ditunjuk,†katanya
Retno menandaskan, adapun upaya yang akan dilakukan UGM berupa pengembangan good governance dan peningktan kualitas SDM.
“Kita fokuskan dalam hal peningkatan pengelolaan good governance, Kedua, dalam hal peningkatan kualitas SDM, maksudnya bukan hanya fisik saja tapi juga dalam hal manajemen,†ujarnya.
Rencananya, selama tiga hari 13 delegasi ini akan mendapat pengarahan, pelatihan dari LPPM UGM, .
Sementara itu, Drs Johan Kawatu M.Si selaku koordinator rombongan delegasi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk memeprcepat proses pembngaun di tanah papau dengan lahirnya inpres no 5 tahun 2007 perlu mendapat pendampingan dari Perguruan Tinggi.
“Menkoekuin meminta UGM untuk memperkuat kapasitas perguruan tinggi di papua untuk memonitor pelaksanaan program inpres no 5 ini, selain itu mendampingi dalam hal perumusan-perumusan dalam percepatan pembangunan di Papua,†ujarnya.
Menurut Johan, berdasarkan pengakuan dari Gubernur Papua banyak dana yg bergulir dari APBN dan APBD ternyata lebih besar porsinya dihabiskan ke Belanja Opresional. Seperti dana alokasi khusu, belanja aparatur dan belanja hasil bumi
“80 persen dari dana yang diberikan digulirkan semuanya untuk belanja operasional,†tegasnya.
Melalui keterlibatan UGM ini, Johan berharap, dana APBN/APBD yang digulirkan tidak lagi untuk belanja operasional tapi akan lebih dialokasikan ke pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Rencananya anggaran ke depan akan dibalik, tidak lagi hanya membayar gaji para aparatur tapi lebih diarahkan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat,†imbuhnya.
Johan berharap, UGM mampu melatih mereka dan memberikan pengalamannya tentang pelaksanaan program yang bisa bersentuhan langsung dengan pembangunan masayarakat.
“UGM paling tidak memberikan celah-celah kepada Perguruan tinggi di Papua, tinggal melihat konteks lokal di sana,†kata Koordinator Bidang Pengembangan Hasil Teknologi Tepat Guna, Lembaga Penelitian Masyarakat (LPM) Universitas Cenderawasih (Humas UGM/Gusti Grehenson)