Pelaksanaan kebijakan desentralisasi kesehatan membutuhkan kepemimpinan yang memperhatikan aspek teknis kesehatan dan administrasi publik. Di samping itu, dalam pelaksanaannya, kebijakan desentralisasi juga membutuhkan penanganan politik. Disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran (FK) UGM, kepemimpinan ini semakin diperlukan karena Indonesia masih bervariasi secara geografis dan sosial ekonomi dalam status kesehatan masyarakat serta akses terhadap pelayanan.
“Untuk itu, diperlukan kepemimpinan sesuai dengan perubahan fungsi Departemen Kesehatan dan fungsi dinas kesehatan. Depkes ke depannya diharapkan semakin kuat dalam mengembangkan NSPK dan pimpinan dinas kesehatan di berbagai daerah dituntut mampu untuk melakukan perubahan sistem kesehatan dengan sebaik-baiknya,” jelas Laksono dalam Forum Tahunan Desentralisasi Kesehatan ke-8 “Kepemimpinan untuk Melaksanakan Kebijakan Desentralisasi di Bidang Kesehatan” di University Club (UC) UGM, Selasa (28/7).
Ditambahkan Laksono bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar perubahan teknis pada sistem kesehatan dapat berjalan dalam situasi politik yang sangat kuat di daerah. Banyak laporan dari daerah yang menyatakan pergantian kepala dinas kesehatan dapat terjadi karena pengaruh politik, bukan atas penilaian kemampuan teknis. “Jika ini semakin lama terjadi, maka dikhawatirkan kemampuan teknis dalam memimpin pembangunan sektor kesehatan akan menipis dan pada akhirnya sistem kesehatan akan kehilangan sosok pemimpin yang baik secara teknis,” tutur Laksono.
Forum tahunan kali ini digelar selama tiga hari, 28-30 Juli 2009. Pada hari pertama, tepatnya hari ini, acara dilaksanakan di UC dengan mengangkat tema “Tantangan Kepemimpinan di Dinas Kesehatan: Menyatukan Sektor Kesehatan yang Terfragmentasi”. Dalam acara ini dihadirkan beberapa pembicara, antara lain, dr. Adang Bactiar, Ketua IAKMI Pusat, Arif Nurhartanto, Ketua DPRD Kota Jogjakarta, Herry Zudianto, Walikota Jogjakarta, dan dr. Suir Syam, M.Kes., Walikota Padang Panjang.
Dalam kesempatan tersebut, dikukuhkan pula pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DIY periode 2009-2012. Dikukuhkan sebagai ketua umum yang baru adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. dari PMPK FK UGM. Jabatan sekretaris umum dipercayakan kepada drg. Daryanto Chadorie, B.Sc.M.Kes. dan sebagai sekretaris eksekutif adalah Jati Untari, S.K.M., M.Kes.. Pengukuhan ditandai dengan penyematan lencana kepada pengurus yang baru oleh Ketua IAKMI Pusat, Dr. Adang Bactiar.
Selanjutnya, pada 29-30 Juli 2009, di FK UGM akan diadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan meningkatkan kemampuan komunikasi dalam suasana desentralisasi yang politis di daerah. Pelatihan menghadirkan empat pilihan tema, yakni Penyusunan Masterplan Sektor Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan; Pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Kesehatan; Keterampilan Komunikasi yang Efektif untuk Pimpinan Lembaga Kesehatan, dan Kemampuan Penelitian Kesehatan di Daerah dalam Era Desentralisasi. (Humas UGM/Ika)