Tata kelola di sektor minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih amburadul. Sektor ini belum mampu mensejahterakan, karena hampir 80 persen ladang Migas di Indonesia dikuasai asing.
Payung hukum dan undang-undang pelaksanaan di sektor migas dinilai saling bertentangan. Seperti bunyi Pasal 33 UUD 1945 dan UU nomor 22 tahun 2001, keduanya tidak berjalan seiring.
Ekonom, Dr. Fahmi Radhi, MBA mengatakan UU nomor 22 tahun 2001 sebagai implementasi UUD 1945 membuka peluang liberalisasi dan penguasaan asing atas ladang minyak Indonesia. Migas yang semestinya dijadikan komoditi strategis, dalam UU ini disebut sebagai komoditas pasar.
“Ini tentu membuka peluang asing mengelola ladang minyak kita, sementara peran Pertamina disamakan dengan perusahaan-perusahaan asing lainnya. Untuk blok Cepu, misalnya, Pertamina harus bersaing dengan Exxon Mobil, ya akan selalu kalah”, katanya di Lantai 5 Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis (26/9).
Berbicara dalam Seminar Nasional Mencapai Kedaulatan Energi Dengan Mewujudkan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Yang Berlandaskan Konstitusi yang diselenggarakan Pusat Studi Energi UGM, Fahmi berpandangan migas Indonesia mestinya menjadi komoditi strategis. Dengan menjadi komoditi strategis maka peran pemerintah bisa melakukan intervensi.
“Seperti Petronas, dulu belajar dari Pertamina. Petronas besar dulu di negaranya, baru kini telah berkelas dunia, termasuk memiliki ladang minyak di Indonesia”, terangnya.
Fahmi pun merasa heran dengan sikap pemerintah yang senantiasa berpihak pada asing. Dalam berbagai pembukaan ladang minyak baru ataupun perpanjangan kontrak kerja sama, pemerintah senantiasa meminggirkan peran Pertamina. Bahkan keberpihakan sering diperlihatkan menteri atau staf ahli menteri yang selalu menilai Pertamina tidak mampu mengelola, tidak memiliki SDM handal hingga kecukupan modal. “Selalu saja, yang diucapkan menteri atau staf ahli, Pertamina tidak qualified untuk mengelola”, jelas Fahmi.
Dengan kondisi migas yang tergerus atau belum berdaulat, Fahmi berharap pemerintah bisa merebut kembali kedaulatan itu. Tidak harus dengan nasionalisasi seperti di Venezuela yang menimbulkan kontraproduksi, namun cukup dengan kebijakan menolak perpanjang kontrak kerja sama untuk pengelolaan ladang migas di Indonesia.
“Disamping itu, jadikan migas sebagai komoditi strategis sehingga pemerintah bisa intervensi dan segera lakukan amandemen terhadap UU no 22 tahun 2001 karena telah merugikan kesejahteraan rakyat”, harapnya.
Sampe L Purba memiliki harapan yang sama. Ia berharap model tata kelola industri migas ke depan memiliki roh Kedaulatan Energi dalam bentuknya yang konkrit. Yaitu dengan memastikan bahwa manajemen Kontrak Kerja Sama migas tetap ditangan pemerintah atau Badan/ Perusahaan Negara yang khusus dibentuk pemerintah.
“Semoga para pemangku kepentingan di berbagai lapisan, diberi kedewasaan, kearifan dan kematangan serta kenegarawanan dalam merumuskan UU Migas yang bermartabat, membumi dan visioner”, paparnya.
Dr. Deendarlianto, Kepala PSE UGM menganggap penting membangun tata kelola migas menjadi format usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang menjunjung kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Karena itu, seminar diharapkan menjadi instrumen publik agar mengetahui law in action. “Para peserta diharapkan tahu, apa-apa yang sesungguhnya dipraktekan di dalam pengelolaan migas selama ini”, katanya. (Humas UGM/ Agung)