YOGYAKARTA – Sasaran Pembangunan pencapaian The Millenium Development Goals (MDGs) yang dijalankan negara-negara pemerintah di seluruh belahan dunia tidak serta merta sebagai praktik dari konsekuensi kesepakatan global namun sudah menjadi bagian norma internasional dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
Seperti diketahui, delapan sasaran pembangunan bagi pencapaian The Millenium Development Goals (MDGs) yang dimaksud ialah pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV-AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, penjaminan daya dukung lingkungan hidup, dan pengembangan kemitraan global untuk pembangunan.
Peneliti Kependudukan dari Universitas Auckland, Selandia baru, Prof. Saville Kushner, mengatakan dunia internasional terus mendorong pencapaian persamaan gender dan pemberdayaan perempuan meski salah satu sasaran MDGs ini masih sulit dicapai. “Kesetaraan gender lewat penghapusan ketimpangan gender dengan mendorong wanita setara dengan pria dalam berbagai bidang masih sulit ditingkatkan,” kata Kushner dalam Konferensi Internasional ke-5 Mahasiswa Pascasarjana di Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (30/10).
Tidak singkron data dan analisis dalam pelaksanaan program pencapaian sasaran pembangunan MDGs juga menjadi penghambat bagi setiap negara dalam mensosialisasikan program pembangunan MDGs. “Sering terjadi misinformasi program MDGs yang disepakati secara global, belum diketahui di seluruh belahan pelosok dunia,” katanya.
Kendati program MDGS akan berakhir pada tahun 2015 dan diganti dengan Sustainable Development Goals (SDGs), Kushner menilai aturan kesepakatan yang diatur oleh dunia internasional tersebut perlu memperhatikan kondisi negara anggota PBB yang akan melaksanakannya. Pasalanya tidak semua negara mampu beradapatsi dengan aturan dari kesepakatan bersama itu. Namun demikian, sasaran pembangunan MDGs, misalnya, bisa dipakai oleh setiap pemerintah untuk menilai sukses dan tidaknya program pembangunan yang ia laksanzkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan bantuan dari negara-negara donor. “Sukses dan tidaknya program yang dilaksanakan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik ,” ungkapnya.
Ia menambahkan, program pembangunan untuk mencapai delapan sasasran MDGs seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat lewat kebijakan pemerintah masing-masing. “Negara bisa menyesuaikan diri dengan mengubah pola kebijakan lama dalam mengatasi masalah mereka sendiri,” katanya.
Pasca MDGs 2015, Kushner menjelaskan SDGs bukan sekedar norma internasional. Namun kerangka dasar dalam program pembangunan SDGs nantinya mampu melihat problema pembangunan dari sisi pembangunan masing negara secara objektif. (Humas UGM/Gusti Grehenson)