Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Prof. Dr. Pratikno, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Eivind S. Homme, sepakat menjalin kerja sama kajian dan riset mengenai kekuasaan, kesejahteraan, dan demokrasi. Bersama dengan itu, ditandatangani pula kerja sama Departemen Ilmu Politik Universitas Oslo dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Penandatanganan dilakukan oleh Jenny Nornes, Administrative Head Departemen Ilmu Politik Universitas Oslo, dan Prof. Dr. Pratikno di kampus Fakultas Isipol, Senin (30/11).
Menurut Pratikno, kerja sama Fisipol dan Universitas Oslo dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Norwegia sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2007, kerja sama sejenis pernah dijalin. Dari kerja sama tersebut, berdiri Program Magister HAM dan Demokrasi di Fisipol UGM. Selain itu, dengan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM pernah pula dibangun bersama jaringan kajian internasional untuk isu kekuasaan, konflik, dan demokrasi.
“Kerja sama kali ini yang menyangkut isu kekuasaan, kesejahteraan, dan demokrasi. Power, Welfare, and Democracy yang dilatarbelakangi suasana keprihatinan atas mandeg-nya proses demokratisasi di Indonesia, yang telah berjalan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini,” kata Pratikno memberi penjelasan.
Kenyataan menunjukkan beberapa kelompok sosial masih dihantui ancaman akan hilangnya hak-hak sipil dan politik di saat mulai terbukanya beragam kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Pada waktu yang sama, akses terhadap sumber daya publik dapat dipastikan masih dikuasai dan dinikmati oleh kelompok-kelompok oligarki, klan-klan politik dominan, aristokrasi lokal, dan sebagainya, juga meminggirkan peran-peran warga negara secara keseluruhan.
“Maka tampak jelaslah harapan masyarakat terhadap proses demokratisasi di Indonesia tidak lagi bertumpu pada keinginan akan kebebasan sipil dan politik semata. Namun, juga sangat erat kaitannya dengan mimpi tentang kesejahteraan sosial dan redistribusi sumber daya publik yang ada,” tuturnya.
Kerja sama dengan mengangkat tema besar “Power, Welfare, and Democracy” ini akan dilaksanakan selama empat tahun ke depan. Berbagai aktivitas akan dikelola Fisipol UGM sebagai simpul jejaring (network) dengan melibatkan jejaring kelompok-kelompok pro-demokrasi yang ada di seluruh Indonesia, terutama para akademisi di perguruan tinggi dan aktivis-aktivis ornop yang selama ini terlibat secara aktif dengan komitmen tinggi dalam memfasilitasi serta mengadvokasi proses institusionalisasi dan pendalaman demokrasi di Indonesia.
“Tentu saja, aktivitas-aktivitas tersebut selalu membuka peluang bagi penguatan jejaring yang lebih luas baik di level regional (Asia Tenggara) maupun global,” ujar Pratikno.
Untuk mendukung kesepakatan tersebut, Fisipol UGM juga menggelar kegiatan “Scandinavian Week” selama bulan Desember 2009. Kegiatan bertujuan untuk memperkenalkan lanskap politik dan sosial negara-negara di kawasan Skandinavia, Norwegia, Swedia, dan Denmark untuk dijadikan lesson drawing bagi proses demokratisasi di Indonesia. (Humas UGM)