Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada terhadap berbagai kerawanan Pemilu 2014. Kerawanan pemilu tersebut antara lain bisa terjadi pada masa kampanye, pemungutan suara, dan pengumuman pemenang. Tahap kampanye merupakan tahap paling rawan dengan kemungkinan terjadinya bentrokan antarpendukung partai politik.
“Kampanye harusnya digunakan untuk penyampaian visi, misi, dan program partai bukan untuk membuat antipati masyarakat,” kata Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si di sela-sela persiapan Sarasehan Kebangsaan: Pemilu Damai, Temu Parpol, Pancasila Jaya, di kantor PSP UGM, Kamis (30/1).
Tak kalah pentingnya, kata Sudjito, pada tahap pemungutan suara dan pengumuman pemenang juga menjadi tahap krusial apabila tidak dijalankan secara jujur dan transparan. Berbagai isu pemilu, baik yang terjadi sebelum pemilu, ketika pemilu maupun pasca pemilu perlu dikelola sebaik-baiknya.
“Rujukannya adalah Pancasila, UUD 1945 dan UU Pemilu,”tegasnya.
Staf pengajar Fakultas Hukum UGM ini juga prihatin dengan masih lemahnya peraturan terkait pemilu untuk menindak berbagai pelanggaran yang terjadi. Caleg yang mencuri start dalam berkampanye hingga pemasangan alat peraga, misalnya. Menurut Sudjito hadirnya undang-undang atau peraturan tentang pemilu tidak lepas dari peran partai-partai politik besar yang ingin mencari keuntungan.
“Sering kita lihat peraturan itu diputar-balikan baik dari proses pembuatan, pelaksanaan hingga penegakan sekalipun. Harusnya masyarakat lebih cermat lagi,” tutur Sudjito.
Mengenai Sarasehan Kebangsaan: Pemilu Damai, Temu Parpol, Pancasila Jaya, peneliti PSP UGM, Diasma Sandi Swandaru menjelaskan akan digelar di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri UGM, Sabtu (1/2) mendatang. Acara akan dihadiri sekitar 250 peserta, terdiri dari KPU, Bawaslu, caleg, tokoh masyarakat, TNI/Polri, mahasiswa, wartawan dan masyarakat umum. (Humas UGM/Satria)