Bojonegroro Siapkan 90 Ribu Hektar Lahan untuk Pertanian Terpadu
Bojonegroro Siapkan 90 Ribu Hektar Lahan untuk Pertanian Terpadu
YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada berencana akan memanfaatkan 90 ribu hektar kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro yang dikelola Perum Perhutani untuk dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan pertanian terpadu. Rencananya, pengembangan integrated farming system tersebut menggunakan pendekatan berbasis pemanfatan lahan baik di lahan milik maupun kawasan hutan negara. Adapun pengembangan agrobisnis yang terintegrasi melibatkan sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan pengolahan pascapanen.
Dosen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc., mengatakan program pertanian terpadu di kawasan hutan ini dilaksanakan di beberapa Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bojonegoro, KPH Parengan, KPH Padangan, dan beberapa lahan hutan milik masyarakat yang ada di Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Tambakrejo. “Tim peneliti UGM akan menyasar kawasan hutan negara, mengingat sekitar 42% atau 90.000 hektar wilayah di Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani untuk diperuntukan program kedaulatan pangan,” kata Teguh saat ditemui di kantornya di Fakultas Kehutanan UGM, Kamis (13/2).
Dikatakan Teguh, pola pemanfaatan lahan hutan tersebut akan dibagi menjadi dua bagian dengan menanami tanaman pertanian semusim pada areal tumpangsari dan penanaman empon-empon sebagai bentuk pemanfaatan di bawah tegakan hutan jati. “Kita juga akan membantu memecahkan permasalahan pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil tanaman, khususnya pemasaran empon-empon,” katanya.
Kesepakatan kerjasama pemanfaatan lahan hutan di Bojonegoro ini kata Teguh, berdasarkan penandatanganan kerjasama Rektor UGM dengan Bupati Bojonegro dalam pengembangan agribisnis terintegrasi. Untuk menegaskan kerjasama ini, pekan lalu Rektor UGM bersama para dekan dari lingkungan kluster agrokompleks berkesempatan mengunjungi kawasan KPH Bojonegoro untuk melihat langsung pola pemanfaatan lahan di kawasan hutan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kunjungan tersebut didampingi oleh perwakilan SKPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pengelola Perum Perhutani di Kabupaten Bojonegoro. (Humas UGM/Gusti Grehenson)