Respon publik, pemerintah dan parlemen tentang organisasi kemasyarakatan diyakini Arie Sudjito, S.Sos, M.Si masih relatif lamban padahal Undang-undang tentang keormasan No. 8 Tahun 1985 merupakan produk Orde Baru, seharusnya dalam suasana reformasi semestinya telah mendorong ormas juga melakukan penyesuaian terhadap kondisi riil di masyarakat.
“Sejauh ini, makin banyak ragam dari ormas yang perlu diatur, soal asas, soal pendanaan, soal eksistensi dan relasi ormas dengan kelompok lain, termasuk juga dengan tata kelola di dalamnya itu,†ungkap Arie Sudjito dalam kegiatan seminar dan sosialisasi RUU Keormasan, Sabtu (22/9) di ruang Multi Media UGM.
Menurut staf pengajar Fakultas Isipol UGM ini, konsep ormas kedepan diharapkan tidak lagi adanaya intervensi internasional dan pemerintah yang cukup begitu besar terhadap Ormas, seperti yang selama ini terjadi.
“Negara mungkin tidak akan melakukan intervensi tapi ormas bukan pula menjadi agen internasional, “kilahnya.
Sementara Dr Sudarsono, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Depdagri menegaskan hadirnya RUU kemasyarakatan sendiri kini tengah dikonsultasikan ke publik dengan harapan berupaya mewadahi aspirasi agar partisipasi dan penguatan masyarakat sipil bisa dilakukan.
Selain itu, kata Sudarsono, beberapa masalah aktual yang mendapat perhatian pemerintah di antaranya soal pendanaan ormas, sumber-sumber keuangan yang tidak lagi mendapat alokasi dana APBN maupun APBD dan maraknya dana asing yang mengalir, juga posisi ormas dengan partai politik.
“Meski RUU ini sudah diajukan tahun 2005 lalu, masuk ke dalam prolegnas sejak 2007 tapi tak jadi prioritas, kita berharap pada 2008 dapat dijadwalkan untuk dibahas DPR. Jika tidak, kemungkinan bisa jadi di tahun 2010 baru bisa dibahas karena anggota DPR sibuk dengan urusan pemilu, “ katanya.
Menanggapi regulasi bagi ormas dan LSM, sosiolog UGM Prof Dr Suyoto Usman juga memberikan masukan dalam aturan yang dibuat dalam draft RUU tersebut. Menurut Sunyoto, draft RUU harus dalam bingkai kesatuan dan menghargai keberanekaragaman masyarakat Indonesia. (Humas UGM)