Menindaklanjuti kesepakatan antara UGM dengan Kementerian Negara BUMN beberapa waktu lalu, tentang pentingnya penerapan program Kedaulatan Pangan di Indonesia, Tim Kluster Agrokomplek Universitas Gadjah Mada, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dan jajaran Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah melakukan audiensi, Selasa (6/5). Ketiga pihak sepakat melakukan inisiasi awal kerjasama membahas implementasi program Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang bermukim di desa-desa sekitar hutan.
Hadir dalam audiensi pimpinan Fakultas kluster Agro dan LPPM UGM, antara lain, Prof. Harno Dwi Pranowo (Sekretaris LPPM UGM), Dr. Satyawan Pudyatmoko, (Dekan Fakultas Kehutanan), Prof. Ali Agus (Dekan Fakultas Peternakan), Dr. Joko Prastowo (Dekan Fakultas Kedokteran Hewan), Dr. Sri Nuryani Hidayah (Wakil Dekan P2M Fakultas Pertanian), Dr. Chusnul Hidayat (Wakil Dekan P2M Fakultas Teknologi Pertanian), Dr. Gedhe Suparta (Wakil Dekan P2M Fakultas Peternakan), Teguh Yuwono, MSc. (Wakil Dekan P2M Fakultas Kehutanan), dan Prof. Mohammad Na’iem serta Prof. Mohammad Sambas. Sementara dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dipimpin langsung oleh Ganjar Pranowo, dan jajaran SKPD-SKPD terkait, yaitu Sekretaris Daerah, Dr. Sri Puryono, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perikanan, dan Badan Koordinasi Penyuluh. Sedangkan dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dihadiri oleh Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Ir. SR Wibowo, dan beberapa ADM/KKPH di wilayah Perum Perhutani Jawa Tengah.
Dalam kesempatan ini, Tim UGM menawarkan program unggulan berupa pendekatan multi-disiplin melalui program Integrated Farming di Desa Sekitar Kawasan Hutan untuk optimalisasi hulu-hilir. Mulai dari peningkatan produksi pangan hingga optimalisasi pengolahan pascapanen dan pemasaran. Dihadapan Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi Jateng serta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Tim UGM memaparkan program Kedaulatan Pangan dengan mengambil fokus pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penerapan Integrated Farming: Forest for Wood, Food, Herbs, dan Energy”. Tema berupa optimalisasi manfaat dari kawasan hutan–dimana kawasan hutan akan menghasilkan beragam manfaat baik kayu, pangan, obat-obatan, dan energi–ini dipilih mengingat kantong-kantong kemiskinan di Jawa Tengah berada di desa-desa sekitar hutan.
“Kita berharap dengan tawaran itu mampu meningkatkan manfaat dari kawasan hutan dan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujar Dr. Satyawan Pudyatmoko, Dekan Fakultas Kehutanan UGM.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyambut baik dan mendukung paparan dari Tim Kluster Agrokompleks UGM. Ia berharap untuk secepatnya mengimplementasikan program Kedaulatan Pangan tersebut di Jawa Tengah. Sebab selama ini masyarakat petani di desa-desa sekitar hutan di Jawa Tengah belum bisa menikmati pendapatan yang layak karena sebagian besar statusnya hanya petani gurem dan buruh tani.
Selain itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kegiatan pasca panen dan pemasarannya. Kondisi ini menyebabkan desa-desa sekitar hutan menjadi kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. “Semua itu, karena belum terurainya lingkaran setan di masyarakat petani dalam bentuk lemahnya bargaining position petani desa hutan dengan mafia tengkulak pemasaran,” kata Ganjar.
Ganjar mengakui, kendala terbesar dalam pembangunan sektor pertanian di pedesaan adalah kurangnya pendampingan dan pemberdayaan petani. Berkenaan dengan hal itu, ia sangat berharap peran UGM untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat petani baik melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun program-program lainnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah segera merancang rencana aksi dan melaksanakan program-program kedaulatan pangan di Jawa Tengah pada tahun 2014. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jateng akan men-support dengan menyiapkan pembiayaan program melalui mekanisme APBN maupun APBD. (Humas UGM/ Agung)