YOGYAKARTA – Menjelang pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Universitas Gadjah Mada menyampaikan masukan buat keduanya dalam bentuk buku putih yang bertajuk Sapta Adicitta atau Tujuh Pemikiran UGM. Buku tersebut berisi tujuh skala prioritas pembangunan nasional yang disusun oleh 74 peneliti UGM. Secara simbolis buku putih Sapta Adicitta UGM tersebut diserahkan oleh Rektor UGM Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., kepada perwakilan Tim Transisi, Dra. Jaleswari Pramodharwardani, M.Hum, di sela pelaksanaan Kongres Maritim Indonesia, Selasa (23/9), di ruang Balai Senat UGM.
Pratikno mengatakan buku putih UGM ini sengaja diberikan khusus kepada Joko Widodo selaku alumnus UGM. Masukan yang diberikan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan bagi Jokowi dalam menjalankan amanat 5 tahun ke depan. “Kita ingin memberi masukan kepada Pemerintah yang baru. Kebetulan presiden yang terpilih adalah alumnus UGM,” kata Rektor.
Menurut Pratikno, menjadi kebanggan bagi civitas akademika UGM karena salah satu lulusannya terpilih menjadi pemimpin nomor satu di negeri ini. Namun begitu, kontribusi UGM dalam melahirkan lulusan yang berkualiats juga disertai dengan masukan kepada siapa pun yang memerintah untuk mengedepankan mengatasi berbagai persoalan mendesak yang dihadapi bangsa.
Berkaitan dengan Kongres Maritim, Pratikno juga sempat menyinggung tentang pentingnya pemerintahan ke depan mengedepankan pengarusutamaan pembangunan maritim. Indonesia sebagai negara maritim, kata Pratikno, sudah sepantasnya pemimpin, birokrat dan segenap lapisan masyarakat berpikir maritim. “Dua bulan setelah dilantik, saya berharap pengarusutamaan matirim bisa dimulai lebih cepat baik dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial,” ujarnya.
Salah satu masukan Pratikno dalam pembangunan maritim adalah memperkuat tranposrtasi laut dari wilayah Indonesia bagian barat, hingga Indonesia bagian timur sehingga harga semua barang kebutuhan masyarakat menjadi makin lebih murah dan terjangkau. Dia pun mengusulkan pelabuhan peti kemas yang selama ini sebagai pintu masuk barang-barang impor sebaiknya ditempatkan di bagian ujung kepulauan Indonesia dengan harapan bisa mengembangkan industri di kawasan sekitar serta bisa mengisi barang-barang untuk kapal-kapal kecil yang selama ini kesulitan memuat barang apabila sudah kembali ke Jawa. “Dengan begitu, tol laut tidak dimulai dengan dari anggaran besar, tapi dimulai dari kepres (Keputusan Presiden-red) dan komitmen,” katanya.
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., selaku ketua tim penyusun buku putih Sapta Adicitta mengatakan tujuh hasil pemikiran UGM tersebut sangat terkait dengan simpul-simpul strategis dalam nadi perekonomian bangsa. Ketujuh pemikiran UGM itu berisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan pangan dan pembangunan pertanian, terobosan dan revolusi manajemen sumber daya air, kemandirian energi, inovasi dan rekayasa teknologi sumber daya hutan, pembangunan maritim yang tanguh, dan inovasi budaya dengan menjadikan kota pusaka sebagai pembangkit ekonomi kreatif Indonesia.
Perwakilan Tim Transisi, Jaleswari Pramodharwardani, dalam kesempatan tersebut menuturkan dirinya akan menyerahkan langsung buku Sapta Adicitta UGM kepada Presiden terpilih Joko Widodo. “UGM selama ini sudah menjadi mitra lama pak Jokowi, buku ini tentunya menjadi masukan berharga bagi beliau. Saya akan sampaikan langsung ke pak Jokowi,” katanya.
Dari tujuan hasil pemikiran dari para pakar UGM ini, menurut Jaleswari sangat selaras dengan ide dan pemikiran Joko Widodo, “Saya melihat di Sapta Adicitta, ada hal-hal yang sudah menjadi perhatian dan prioritas pembagunan Pak Jokowi, seperti ketahan energi dan sumber daya air, ketahan pangan dan hutan yang menjadi urusan pembangunan ke depan,” katanya.
Selain itu, tambahnya, keinginan Jokowi dalam menjadikan RI sebagai Poros maritim dunia, bukanlah isapan jempol karena dilatar belakangi perubahan geopolitik dan ekonomi dunia yang berpindah dari Eropa dan Amerika menuju Asia. “Ini membawa implikasi bagi indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menciptakan ketertiban dunia serta dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai kepentingan utama,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)