Baharullah Akbar, anggota VII BPK RI mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan terus mendorong seluruh pengelola keuangan negara untuk meningkatkan penggunaan noncash transaction atau traksaksi nontunai. Selain itu dalam pemeriksaan keuangannya juga harus dilakukan melalui electronic audit (e-audit).
“Transaksi nontunai bisa meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi dan akan menjadikan pemerintahan yang bersih”, katanya di Ruang Seminar Fisipol UGM, Selasa (23/9).
Sebagai pembicara BPK Goes to Campus bertema “Fungsi Pengawasan Keuangan Negara” bersama Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Baharullah Akbar menyatakan dengan transaksi nontunai memudahkan dalam pengawasan. Bahkan penggunaan transaksi nontunai oleh pengelola keuangan negara serta e-audit oleh BPK hasilnya akan lebih transparan dan akuntabel.
“Kita sudah canangkan mulai April tahun ini, seluruh audit BPK menggunakan e-audit,” jelasnya.
Baharullah juga berharap rezim subsidi untuk saatnya berubah. Sebab 450 triliun rupiah untuk subsidi bahan bakar hanya dinikmati 127 juta pengguna kendaraan di Indonesia.
“Dari 127 pengguna kendaraan di indonesia, hanya 10 persen untuk public transport, sisanya 90 persen habis dinikmati para pemilik satu atau dua mobil,” tuturnya dihadapan mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional UGM dan beberapa pimpinan cabang BUMN di DIY. (Humas UGM/ Agung)