• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Guyub
  • Kabar UGM
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKRIF HAM

KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKRIF HAM

  • 19 Juli 2005, 10:56 WIB
  • Oleh: Humas UGM
  • 8418
  • PDF Version

Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, disitulah pemerintah sesungguhnya sedang menanamkan nilai-nilai tertentu pada masyarakat, sebab setia kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan publik hendaknya mengandung tujuan, nila-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ketika bertentangan maka akan ada resistensi atasnya. Demikian diungkapkan Fajrul Falaakh, MA, MSc dalam seminar di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM.pada hari Jum’at, 15 Juli 2005

Menurutnya, kerangka semacam itu, kebijakan publik hendaklah dilihat sebagai suatu sistem input, konversi dan output. Dengan mendasarkan pada hal ini maka ada dua variabel makro yang mempengaruhi kebijakan publik yakni variable domestik dan internasional. “Dua variabel ini akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan yang bersifat nasional dan regional, sehingga masyarakat diharapkan memberikan umpan balik atas apa yang telah dibuat oleh pemerintah,” ujar Dosen Fakultas Hukum UGM.

Melihat kecenderungan seperti itu, sesungguhnya kebijakan publik haruslah mengagendakan keterlibatan masyarakat demi menumbuhkan sistem pemerintahan yang baik. Pertanyaannya, kondisi seperti apa yang dapat mendukung keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat penting adanya sebagai kontrol atas pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang bersih dan baik. “Kontrol masyarakat bisa melalui lembaga swadaya masyarakat, partai politik, universitas, asosiasi-asosiasi serta media massa,” ungkapnya.

Namun begitu, ada banyak kebijakan yang terjadi tidak mengindahkan hal-hal fundamental dari traktat kebijakan publik sehingga berdampak pada adanya ketidakadilan pada warga negara. Penyebabnya disinyalir karena luasnya kebijakan spectrum publik yang ditanggung pemerintahan. “Pemerintah seringkali bersikap mendua dan ambigu sehingga tidak jarang pemerintah membuat diskresi untuk memutus apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan,” tuturnya.

Ditambahkan, kompleksitas problem kebijakan publik semakin kentara tatkala berhadapan dengan persoalan internasional, juga local. Dalam perspektif HAM dikenal adanya nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua, tetapi juga ada wilayah-wilayah lokasitas yang tampaknya harus diakomodir, sehingga HAM juga ada yang memahaminya dapat memiliki batasan dan relativitas sesuai dengan lokalitas. “Lantas, manakah batas-batas universal HAM dan manakah relativitas atau lokalitas HAM sehingga kebijakan publik dapat terimplementasi sesuai dengan gagasan awalnya memiliki nilai, tujuan, dan output,” jelasnya. (Humas UGM)

Berita Terkait

  • Bedah Buku Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan

    Wednesday,04 November 2015 - 16:19
  • PPID UGM Selenggarakan Webinar Layanan Informasi Publik Desa

    Wednesday,29 July 2020 - 19:14
  • Pakar Kebijakan Publik UGM: Kebijakan JHT Tidak Sensitif Terhadap Pekerja

    Tuesday,01 March 2022 - 19:32
  • Draft RUU Pelayanan Publik Perlu Ditinjau Ulang

    Friday,18 January 2008 - 8:11
  • Masuki Purnatugas, Sofian Effendi Menulis Buku Reformasi Pendidikan dan Analisis Kebijakan Publik

    Thursday,27 May 2010 - 16:50

Rilis Berita

  • Refleksi dan Proyeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia 02 July 2022
    Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Ke
    Satria
  • Mahasiswa UGM Raih Silver Medal dalam Inovation Exhibition di Malaysia 01 July 2022
    Sekelompok mahasiswa UGM membawa ide/gagasan yang diberi nama “Kiddie Wallet” ke 
    Satria
  • Tips Mengelola dan Mengonsumsi Buah dan Sayur 01 July 2022
    Hari Buah Sedunia diperingati pada 1 Juli tiap tahunnya. Berdasarkan laman International Fruit Da
    Satria
  • Pengamat Politik Internasional UGM : Kunjungan Jokowi Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi 01 July 2022
    Pakar perdagangan ekonomi dunia  dan politik internasional UGM, Dr. Riza Noer Arfani, M.A.,
    Agung
  • Startup Banoo Besutan Alumni UGM Juarai Program Akselerator Imperial College London 01 July 2022
    Banoo, sebuah startup yang digawangi alumni UGM berhasil menorehkan prestasi di ajang internasi
    Ika

Info

  • Streaming Studium Generale MKWU Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
    05 November 2019
  • Streaming Wisuda Diploma dan Sarjana UGM Periode Agustus 2019
    21 August 2019
  • Video Streaming Penutupan PPSMB 2019 Universitas Gadjah Mada
    09 August 2019
  • Streaming Sosialisasi Penelitian Desentralisasi, Kompetitif Nasional, dan Penugasan Tahun 2020
    01 August 2019
  • Streaming wisuda Pascasarjana UGM Periode Juli 2019
    24 July 2019

Agenda

  • 21Jul The International Conference on Sustainable Environment, Agriculture, and Tourism (ICOSEAT)...
  • 07Sep The 8th International Conference on Science and Technology (ICST 2022)...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2022 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual