Pemerintahan Jokowi-JK harus siap menghadapi berbagai kebuntuan politik dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari adanya pemerintahan minoritas yang mereka jalankan dengan melihat kekuatan parlemen yang didominasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
“Banyak yang melihat pemerintahan minoritas semacam itu tidak akan efektif dan banyak menjumpai kebuntuan-kebuntuan politik,” papar pengamat politik UGM, Dr. Mada Sukmajati dalam diskusi Menjegal Jokowi, Ambisi Koalisi Merah Putih dan Masa Depan Demokrasi Prosedural di MAP UGM, Selasa (21/10).
Mada mencontohkan kasus yang juga terjadi di Amerika latin dengan hadirnya pemerintahan minoritas tersebut berujung dengan adanya kudeta militer. Contoh lain, kebuntuan politik antara pemerintah dan parlemen di AS sempat memicu dilakukannya shutdown oleh Obama.
“Tapi ada yang melihat wajar dalam karena ada check dan balance. Selain itu di masa transisi pergantian presiden bisa saja terjadi,”katanya.
Dalam kesempatan tersebut Mada menjelaskan beberapa sebab terjadinya pemerintahan ‘terbelah’, yaitu split ticket voting, sistem multipartai, sistem pemilu proporsional dan perilaku elit. Selain munculnya pemerintahan minoritas, pemerintahan ‘terbelah’ bisa menimbulkan beberapa dampak lainnya seperti pemerintah yang tidak efektif, kepentingan publik yang terabaikan, kehancuran demokrasi hingga penyederhanaan sistem kepartaian.
“Imbasnya bisa sampai ke daerah misalnya dalam pembentukan alat kelengkapan di DPRD,” tegas Mada.
Melihat kondisi itu Mada melihat masih ada beberapa terobosan yang bisa dilakukan Jokowi. Pemerintah bisa tetap terus maju dengan program kerja tanpa banyak menghiraukan ‘gangguan’ di parlemen. Selain itu blusukan yang selama ini sering dilakukan Jokowi perlu terus ditingkatkan baik di kalangan elit politik, rakyat bahkan ke luar negeri.
“Yang oposisi di KMP sebaiknya juga bisa mengimbangi dengan program yang memang benar-benar pro rakyat dan bukan direkayasa,” terang Mada.
Arsitektur kabinet Jokowi-JK dinilai cukup penting untuk efisiensi program pemerintah. Dalam 100 hari pertama kabinet Jokowi-JK diharapkan bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka serius untuk menciptakan kesejahteraan. Meskipun demikian dukungan dari pemerintah daerah, relawan, pihak luar negeri serta kontrol masyarakat sipil sangat diharapkan untuk menguatkan pemerintahan Jokowi-JK. (Humas UGM/Satria)