Pemerintah Belum Punya Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi
Pemerintah Belum Punya Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi
YOGYAKARTA – Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengatakan pendidikan tinggi vokasi atau pendidikan diploma seharusnya mendapat perhatian utama dari pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa. Pasalnya dari pendidikan tinggi sekolah vokasi yang diharapkan bisa menghasilkan tenaga kerja terampil dan terlatih yang dibutuhkan oleh dunia industri. “Sangat disayangkan dari sisi kurikulum dan anggaran belum sepenuhnya maksimal,” kata Dwikorita saat membuka Kongres Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia yang berlangsung di hall perpustakaan Sekolah Vokasi, Selasa (28/10).
Menurut Rita, demikian ia akrab disapa, Indonesia membutukan tenaga kerja terampil agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja dari Asean apalagi dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean. “Ini tantangan dan sekaligus kecemasan, jangan sampai di bidang SDM, kita kalah terampil dari bangsa lain di Asean,” ungkapnya.
Selain berperan besar dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, kata Rita, lulusan pendidikan tinggi vokasi diharapkan bisa mendukung program pemerintah dalam bidang kemaritiman. Rita mencontohkan, salah satunya yang telah dilakukan Sekolah Vokasi UGM dengan membuka DIII dan DIV Underwater Engineering, belum lama ini. Prodi ini merupakan disiplin ilmu teknik infrastruktur bawah air yang merupakan gabungan dari disiplin ilmu Teknik Sipil, Mesin, dan Elektro. Prodi ini nanti diharapkan mampu menghasilkan lulusan untuk pembuatan galangan kapal atau pengelasan bawah air, pembuatan jaringan internet bawah laut.
Di hadapan pengelola pendidikan vokasi dari puluhan perguruan tinggi, Rita juga mengharapkan para pengelola pendidikan vokasi saling bekerjasama untuk menyusun kurikulum pendidikan vokasi dan memberikan masukan pada pemerintah untuk pengembangan pendidikan tinggi vokasi.
Afriyudianto, wakil manajer proyek pengembangan pendidikan Politektnik, Dikti, Kemdikbud, mengatakan sampai saat ini pemerintah belum memiliki kurikulum sistem pembelajaran pendidikan vokasi. “Belum ada konsep desain pembelaran dan kurikulum untuk pendidikan sekolah vokasi,” paparnya.
Meski demikian, sistem pembelajaran yang menjadi acuan selama ini kata Afriyudianto hanya menekanakan kurikulum pendidikan tinggi secara umum, tidak secara khusus pada pendidikan sekolah Vokasi. Apabila hal itu mendesak diperlukan, imbuhnya, ia mengusulkan agar para ahli dan pengelola pendidikan vokasi untuk mengajukan naskah akademik untuk pengembagan pembelajaran sekolah vokasi.
Direktur Sekolah Vokasi UGM, Ir. Hotma Prawoto Sulistyadi, M.T., IP-Md., mengatakan kongres pertama pendidikan tinggi vokasi melibatkan 55 perguruan tinggi ini rencananya akan membentuk komisi yang akan menyusun nomenklatur pendidikan tinggi vokasi, struktur kurikulum, desain pembelajaran dan pengembangan kelembagaan. (Humas UGM/Gusti Grehenson)