YOGYAKARTA – Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengusulkan pemerintah memperhatikan bidang pengurangan dan penanggulangan risiko bencana sebagai salah satu program pembangunan tahun 2015. Soalnya, posisi Indonesia yang berada di jalur tektonik aktif menjadikan wilayah Indonesia tidak lepas dari beragam bencana seperti gempa bumi, erupsi gunung api, dan tsunami. Oleh akrena itu, menurutnya, pembangunan ekonomi perlu mempertimbangkan factor risiko bencana alam. “Posisi kita tepat berada di atas jalur tektonik aktif. Keadaan ini tentu tidak akan menjadi penghalang pemerintah di kemudian hari untuk mewujudkan mimpinya sebagai poros maritim dunia,” kata Dwikorita dalam Seminar Nasional “Penguatan Ketangguhan Indonesia melalui Pengurangan Risiko Bencana” di Balai Senat UGM, Rabu (26/11).
Rita, demikian ia akrab disapa, bidang penanggulangan bencana perlu dicantumkan dalam perencanaan pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah. Ia yakin, program kebencanaan ini bisa mendukung suksesnya pembangunan maritim dan pengembangan kualitas sumber daya manusia lewat keberadaan bonus demografi. “Jangan sampai bonus demografi ini menjadi bencana demografi,” ujar Dwikorita.
Bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif menurut Rita bisa mendukung pembangunan ekonomi yang tangguh. Seperti diprediksi pengamat ekonomi, pada tahun 2030 Indonesia akan menduduki peringkat ke tujuh sebagai kekuatan ekonomi dunia.
Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengatakan pemerintah telah memberikan perhatian terhadap perlunya kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana. Hal itu diwujudkan dalam kerangka regulasi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang terbit di tahun 2008 dengan membentuk lembaga penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun dengan akan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014 dalam masa transisi kepemimpinan nasional, Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyiapkan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. “Mencermati kesembilan agenda Nawacita Jokowi-JK yang saat ini tengah diadopsi ke dalam perbaikan rancangan RPJMN,” katanya.
Pemerintah, katanya, berkeinginan untuk menghadirkan negara sebagai pelindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman bencana. Program penanggulangan risiko bencana diharapkan bisa meningkatkan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam hal penanganan bencana dengan melibatkan peran akademisi. (Humas UGM/Izza)