YOGYAKARTA – Presiden RI Ir. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengatakan ada empat persoalan genting yang harus diselesaikan negara dalam waktu mendesak ini. Keempat persoalan itu adalah narkoba, korupsi, kewibawaan negara, dan subsidi BBM.Terkait dengan masalah narkoba, Jokowi menyebutnya ada 4,5 juta orang Indonesia yang terkena narkoba, 1,2 juta diantaranya tidak bisa lagi direhabilitasi. “Setiap hari ada 40-50 orang anak muda yang meninggal karena narkoba. Bapak ibu coba bayangkan?,” kata Jokowi dalam kuliah umum dalam rangka Dies Natalis ke-65 UGM di hadapan sivitas akademika UGM di ruang Balai Senat, Selasa (9/12).
Untuk mengatasi persoalan narkoba ini, Jokowi mengatakan dirinya tidak akan memberi ampun pada terpidana mati narkoba yang mengajukan grasi kepada Presiden. Jokowi menginformasikan ada 64 surat permohonan grasi dari terpidana mati narkoba. “Tidak ada pemberian pengampunan untuk para terpidana mati narkoba. Tidak, tidak, tidak,” tegasnya.
Alasan Jokowi menolak semua permohonan grasi tersebut dikarenakan hampir semua institusi dan lembaga negara sudah dimasuki oleh pengedar narkoba, “Semua institusi dimasuki barang (narkoba) ini. Terakhir saya kaget yang di Makassar (Guru Besar Unhas terkena narkoba–red). Hati-hati yang ada di di ruangan ini, karena ribuan ton sudah masuk ke negara kita. Bagi saya ini sudah darurat. Tidak ada ampun untuk masalah ini,” ujarnya.
Kedaulatan Negara
Dalam pidato yang berlangsung kurang dari satu jam tanpa teks, Jokowi menyebutkan persoalan lain selain korupsi yang harus dilakukan olehnya adalah menjaga kewibawaan negara. Dia mensinyalir kepercayaan rakyat terhadap negara tidaklah kuat lantaran tidak ada ketegasan negara dalam menjaga kewibawaan dan kedaulatan negara. Salah satu ketegasan Jokowi untuk menjaga kedaulatan negara menenggelamkan kapal illegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia, ”Ada 5.400 kapal di seluruh perairan kita, hampir semuanya tidak legal, artinya ilegal. Sekitar Rp 300 triliun hilang karena illegal fishing. Padahal subsidi perikanan kita capai Rp 11 triliun, pendapatannya hanya Rp 300 milyar. Ini Sudah tidak masuk akal,” terangnya.
Persoalan selanjutnya adalah subsidi BBM yang tidak dinikmati oleh seluruh rakyat namun dinikmati oleh 72 persen penduduk kelompok menengah ke atas. “Rezim negara kita senang dengan subsidi BBM. Yang menikmati bukan rakyat kebanyakan, 72 persen yang menikmati yang punya mobil seperti bapak-bapak semuanya yang seharusnya tidak perlu dapat subsidi,” kata Jokowi di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri para Guru Besar dan jajaran pimpinan universitas dan Fakultas.
Menurut hitung-hitungan Jokowi, alokasi subsidi BBM setiap tahunnya mencapai Rp 280 T. Apabila dana subsidi tersebut digelontorkan selama 5 tahun berturut-turut maka menghabiskan dana sebesar Rp 1.400 T. “Bayangkan selama 10 tahun kemarin subsidinya sampai 1.300 triliun, tiap hari kita bakar, tidak jelas,” imbuhnya.
Saatnya kebijakan subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif bukan konsumtif, seperti membangun rel kereta api di seluruh Indonesia yang hanya menghabiskan Rp 360 T. Pembangunan rel kereta api ini menurutnya lebih penting dalam rangka mengatasi kendala transportasi logistik. Selain membangun jalan rel kereta api, Jokowi berencana membangun 16 ribu kilometer jalan tol trans Sumatera dan Kalimantan, 49 bendungan serta perbaikan irigasi. “70 persen irigasi kita rusak tidak pernah diapa-apain, 30 tahun tidak diperbaiki,” katanya.
Pengalihan subsidi BBM ini juga diarahkan untuk pengadaan benih dan pupuk bagi petani dalam rangka mencapai tujuan swasembada beras dalam tempo 3 tahun mendatang. “Saya beri target ke Menteri Pertanian, tiga tahun maksimal harus bisa swasembada. Tidak boleh lebih dari 3 tahun. Tidak swasembda, saya ganti Menterinya,” terangnya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., berjanji akan mendukung program pemerintah dalam mendorong kemajuan bangsa lewat kegiatan tri darma perguruan tinggi. Salah satu yang sudah dilakukan UGM adalah melakukan hilirasi produk hasil penelitian dan pengadian kepada masyarakat. Beberapa produk penelitian yang sudah diluncurkan dan bisa digunakan masyarakat luas adalah produk-produk alat kesehatan dan teknologi pengelolaan hutan secara multi guna.
Rita, demikian ia akrab disapa, menuturkan UGM juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan pulau-pulau mandiri dalam bidang ekonomi, pangan dan energi. “Kita mencoba mengaplikasikan teknologi untuk nelayan di pulau-pulau tersebut,” urainya.
Kuliah Umum perdana Jokowi di Kampus UGM ini dihadiri para Guru besar, pimpinan universitas dan fakultas, kepala daerah serta mahasiswa. Tampak hadir Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Mensesneg Pratikno, Mendikbud Anies Baswedan, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi suyuti dan Bupati Sleman Sri Purnomo. (Humas UGM/Gusti Grehenson)